Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Klaim Tak Ada Anggota TNI-Polri Beri Senjata ke KKB, Tito: Yang Banyak Itu Dirampas

Kompas.com - 25/05/2023, 15:34 WIB
Fika Nurul Ulya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menilai, tidak ada anggota TNI-Polri yang memberikan senjata begitu saja kepada kelompok kriminal bersenjata di Papua.

Justru, kata Tito, senjata TNI-Polri dirampas oleh KKB ketika mereka lengah atau meninggal dunia usai berkontak dengan kelompok tersebut. Di sisi lain, ia mengetahui ada beberapa oknum yang menyuplai peluru untuk KKB.

"TNI-Polri setahu saya tidak ada yang memberi begitu saja, enggak. Tapi kalau ada oknum yang menjual peluru, saya tahu ada. Tapi enggak banyak. Yang banyak itu dirampas," kata Tito di Jakarta Utara, Kamis (25/5/2023).

Baca juga: Mendagri Ungkap 4 Sumber Senjata KKB, Salah Satunya Sisa Konflik Ambon

Tito lantas mengungkapkan empat sumber senjata KKB selama ini. Pertama, adalah senjata rampasan dari aparat TNI-Polri yang lengah. Ada pula dari oknum-oknum yang menjual peluru.

Kedua, senjata berasal dari sisa konflik bersenjata di Ambon. Dulu, kata Tito, dia pernah menangkap dan menemukan senjata tersebut.

"Saya pernah nangkap juga dulu dari sisa konflik Ambon. Dulu kan ada konflik Ambon bersenjata kan, senjata itu banyak yang sudah selesai konflik, masih disimpan, itu dijual oleh yang berkonflik," kata Tito.

Ketiga, senjata berasal dari Filipina Selatan yang belum lama ini diungkap oleh Polri. Tito menyebutkan, negara tersebut adalah negara bebas senjata dan memiliki rumah usaha (home industry) yang berkualitas.

Baca juga: Ungkap Kesulitan Tangani KKB, Mahfud MD: Kalau Kita Tegas, Dianggap Langgar HAM

Sementara keempat, senjata masuk dari jalur tikus di Papua. Namun, lanjut Tito, penyelundupan lewat jalur ini jauh lebih kecil.

"Kasusnya kecil sekali, dari jalan tikus yang ada di Papua Nugini. Tapi itu bukan dari negaranya, bukan negara Papua Nugini, tapi elemen-elemen orang tertentu," jelas Tito.

Lebih lanjut, Tito mengungkapkan, penyelundupan senjata termasuk kepemilikan senjata api bisa kena ancaman hukuman mati. Ia pun menilai, para penyelundup senjata untuk KKB harus diberikan hukuman berat.

"Jadi kalau untuk yang membelikan kepada KKB ini, yang menjual segala macam, yang terlibat urusan persenjataan, sehingga memperkuat KKB, pendapat saya harus diberikan hukuman berat. Kalau oknum yang menjual otomatis harus ditindak keras sekali," jelas Tito.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Nasional
Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin:  Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin: Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Nasional
Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Nasional
Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta 'Selfie'

Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta "Selfie"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com