Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Proporsi Penduduk Tua di Indonesia Diproyeksi Bertambah pada 2045, Jumlah Usia Produktif Turun

Kompas.com - 16/05/2023, 17:41 WIB
Ardito Ramadhan,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkapkan, penduduk Indonesia akan menua pada tahun 2045 mendatang.

Sebab, berdasarkan hasil proyeksi penduduk Indonesia 2020-2050, proporsi jumlah penduduk Indonesia berusia di atas 65 tahun akan bertambah pada tahun 2045 dibandingkan tahun 2020.

"Penduduk usia 65 tahun ke atas naik dari 6,16 persen menjadi 14,61 persen tahun 2045," kata Suharso dalam acara peluncuran proyeksi penduduk di Jakarta Convention Center, Selasa (16/5/2023).

Sementara itu, proporsi penduduk usia 0-14 tahun turun dari 24,56 persen pada tahun 2020 menjadi 19,61 persen pada tahun 2045.

Baca juga: Jokowi: Bonus Demografi Jangan sampai Jadi Beban

Proporsi penduduk berusia produktif atau 15-64 tahun juga turun dari 69,28 persen menjadi 65,79 persen pada periode yang sama.

Angka ini diperoleh dari hasil perhitungan proyeksi penduduk berdasarkan skenario tren atau business as usual, di mana jumlah penduduk diproyeksikan tanpa ada kebijakan.

Hasilnya, angka total fertility rate (TFR) atau rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia reproduksinya terus turun 1,9 persen sampai 2045. Sedangkan angka kematian bayi atau infant mortality rate (IMR) mencapai 7,85 persen.

"Hasil proyeksi dengan skenario trend (business as usual) menunjukkan jumlah penduduk pada tahun 2045 sebanyak 324 juta, bertambah 54,42 juta orang dari 2020. Pertumbuhan penduduk periode 2020–2050 rata-rata sebesar 0,67 persen setiap tahunnya, melambat terus setiap tahun," kata Suharso.

Baca juga: Wapres Wanti-wanti Jangan Sampai Bonus Demografi Jadi Bencana

Suharso mengungkapkan, ada lima kebijakan yang perlu diterapkan oleh pemerintah untuk mengantisipasi perubahan demografi yang terjadi.

Pertama, pemerintah perlu mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang. Kedua, pemerintah perlu memastikan kesenjangan kualitas sumber daya manusia dapat tertutupi.

Kemudian, yang ketiga, pemerintah perlu menunjang penambahan penduduk lansia di masa yang akan datang.

Keempat, pemerintah perlu mendorong perpindahan penduduk sehingga persebaran penduduk menjadi lebih merata.

"Dan yang terakhir, pemerintah perlu menjaga keseimbangan pembangunan desa dan kota," ujar Suharso.

Baca juga: Jokowi: Bonus Demografi Bukan Beban, tapi Kekuatan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Saksi Mengaku Pernah Ditagih Uang Pembelian Senjata oleh Ajudan SYL

Saksi Mengaku Pernah Ditagih Uang Pembelian Senjata oleh Ajudan SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com