Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemensos Temukan Ribuan Rumah "Mewah" Tak Layak Terima Bansos

Kompas.com - 16/05/2023, 13:31 WIB
Fika Nurul Ulya,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Sosial (Kemensos) mengaku menemukan ribuan rumah bagus yang seharusnya tidak layak menerima bantuan sosial (bansos).

Temuan tersebut berasal dari laporan masyarakat yang memanfaatkan fitur usul dan sanggah pada aplikasi Cek Bansos. Berdasarkan laporan tersebut, Kemensos lantas melakukan verifikasi dan validasi untuk mengetahui kebenarannya.

"Kami sudah menemukan ribuan rumah. Itu rumah yang bagus-bagus dan ternyata laporan masyarakat benar adanya," kata Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) Kemensos, Agus Zainal Arifin di kantor Kemensos, Jakarta Timur, Senin (15/5/2023).

Baca juga: Minta Sri Mulyani Beberkan Pemda Pelaku Politisasi Bansos, Kemensos: Tunjuk Hidungnya!

Agus menyampaikan, fitur usul sanggah memang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Hingga saat ini, terdapat 1.742.506 yang terregistrasi dalam fitur usul sanggah aplikasi Cek Bansos.

Saat ini, sudah terdapat 34.751.911 data yang telah diperbaiki daerah, 20.583.192 data usulan baru, dan 5.517.871 data ditidaklayakkan untuk mendapatkan bantuan sosial (bansos).

Namun saat menerima laporan dari masyarakat, Kemensos tidak serta-merta menghapus penerima berdasarkan data yang dilaporkan.

Pelaporan dari masyarakat pun harus melampirkan data, misalnya foto rumah penerima yang dianggap berhak maupun tidak berhak menerima bansos.

Baca juga: Sri Mulyani Beberkan Praktik Timses Politik Masuk Daftar Penerima Bansos

"Kita enggak bisa hanya berdasarkan prejudice, perkiraan, pokoknya enggak bisa. Harus datangkan data. (Fitur) Usul sanggah ini kalo mau menyanggah, sanggahlah dengan data. Fotolah rumah orangnya. Foto rumah orang tersebut kita akan crosscheck," tuturnya.

Setelah melakukan verifikasi dan validasi, Kemensos lantas yang akan memutuskan orang tersebut benar tidak layak atau layak mendapatkan bansos.

"Kalau enggak benar bagaimana? Kalau nggak benar, begitu kita bandingkan itu enggak cocok (dengan keadaan sebenarnya), itu fitnah belaka. Karena itu tidak serta merta semua yang disanggah langsung kita hapus," ujar Agus.

Di sisi lain, kata Agus, masyarakat pelapor tidak perlu khawatir karena identitasnya akan tetap dirahasiakan oleh Kemensos. Jika menemukan adanya praktik kecurangan, ia meminta masyarakat tetap berani melapor.

"Tidak usah takut kalau memang ada orang-orang yang entah karena kekuatannya sehingga dia bisa memasukkan orang-orang yang tidak layak, masuk mendapatkan bansos atau masuk dalam DTKS, masyarakat sekitarnya terutama tetangga-tetangga dalam satu kelurahan tidak perlu takut, segera laporkan," tandas Agus.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Saksi Mengaku Pernah Ditagih Uang Pembelian Senjata oleh Ajudan SYL

Saksi Mengaku Pernah Ditagih Uang Pembelian Senjata oleh Ajudan SYL

Nasional
Polri Sita Aset Senilai Rp 432,2 Miliar Milik Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri Sita Aset Senilai Rp 432,2 Miliar Milik Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Pesawat Super Hercules Kelima Pesanan Indonesia Dijadwalkan Tiba di Indonesia 17 Mei 2024

Pesawat Super Hercules Kelima Pesanan Indonesia Dijadwalkan Tiba di Indonesia 17 Mei 2024

Nasional
Daftar Sementara Negara Peserta Super Garuda Shield 2024, dari Amerika hingga Belanda

Daftar Sementara Negara Peserta Super Garuda Shield 2024, dari Amerika hingga Belanda

Nasional
Profil Haerul Amri, Legislator Fraksi Nasdem yang Meninggal Ketika Kunker di Palembang

Profil Haerul Amri, Legislator Fraksi Nasdem yang Meninggal Ketika Kunker di Palembang

Nasional
Demokrat Minta Golkar, Gerindra, PAN Sepakati Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Demokrat Minta Golkar, Gerindra, PAN Sepakati Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Nasional
SYL Beli Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta Pakai Uang Hasil Memeras Anak Buah

SYL Beli Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta Pakai Uang Hasil Memeras Anak Buah

Nasional
Anggota Komisi X DPR Haerul Amri Meninggal Saat Kunjungan Kerja

Anggota Komisi X DPR Haerul Amri Meninggal Saat Kunjungan Kerja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com