"Pemda akan memilih keluarga 'miskin' yang memilihnya, jadi ini bukan benar-benar orang miskin," ujar Sri Mulyani dalam acara World Bank's Indonesia Poverty Assesment di Jakarta, Selasa (9/5/2023).
Baca juga: KPK Duga Ada Data Penerima Bansos Beras Fiktif
"Jadi orang 'miskin' yang memilih akan didaftarkan. Atau lebih parah, timses yang teregistrasi (masuk daftar penerima bansos)," katanya lagi.
Menurut Sri Mulyani, hal itu kemudian yang menjadi dilema bagi pemerintah pusat ketika memberikan tanggung jawab kepada pemda dalam menyalurkan bansos.
Bahkan, Sri Mulyani menyebutkan manipulasi data itu menjadi permasalahan yang kompleks.
Permasalahan itu adalah bagian dari konsekuensi dari sistem demokrasi yang diterapkan Indonesia. Praktik pilih-pilih penerima bansos muncul dari oknum yang berpartisipasi dalam pemilu.
"Demokrasi, pemilu memilki konsekuensi. Dan konsekuensi tersebut mengganggu kebijakan seperti ini," ujar Sri Mulyani.
Baca juga: Mendagri Terbitkan SE, Minta Pemda Beri Bansos ke Warga Tak Mampu hingga Gelar Pasar Murah
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.