Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Peluang PDI-P Tunjuk Cawapres Ganjar dari NU, Muhaimin: Pernyataan Ketua PBNU Kan NU Tak Sodorkan

Kompas.com - 15/05/2023, 20:43 WIB
Tatang Guritno,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar angkat bicara soal kemungkinan PDI-P menunjuk tokoh Nahdlatul Ulama (NU) sebagai calon wakil presiden (cawapres) Ganjar Pranowo.

Muhaimin Iskandar mengatakan, sikap Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) sudah jelas tak akan ikut campur dalam politik praktis.

“Tapi, kalau melihat statement ketua PBNU kan NU tidak akan menyodorkan kadernya untuk kontestasi sebagai capres atau calon wakil presiden,” ujar Muhaimin ditemui di Jalan Diponegoro, Jakarta, Senin (15/5/2023).

“Itu pernyataan Ketua Umum PBNU. Jadi saya enggak bisa komentar,” katanya lagi.

Baca juga: Bertemu Wapres Maruf Amin, Cak Imin Curhat hingga Minta Doa agar Jadi Cawapres

Namun, dalam pandangannya, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri memiliki hak untuk memilih siapa figur yang bakal dipilih untuk menjadi pendamping Ganjar Pranowo dalam kontestasi pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

“Kita serahkan sepenuhnya kepada Bu Mega dan PDI-P untuk menentukan pasangannya. Kita tidak bisa ikut campur tangan,” ujar Muhaimin.

Di sisi lain, Muhaimin Iskandar mengatakan, saat ini komunikasi antara PKB dan PDI-P masih berjalan dengan baik.

Namun, ia memberikan sinyal bakal tetap bertahan dalam koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) bersama Partai Gerindra.

“Ya kita berkomunikasi, berinteraksi hampir terus, bagus, dengan teman-teman di PDI-P. Bahkan di DPR, di MPR, hampir tiap hari tentu (komunikasi). Saling menghargai bahwa saya sudah memilih koalisi di Gerindra,” katanya.

Baca juga: PDI-P Tetap Jalin Komunikasi dengan PBNU, Hormati Sikap Jaga Jarak dengan Politik

Diketahui, PDI-P menyatakan menghormati sikap PBNU yang memilih untuk tidak terlibat dalam politik praktis.

Sebelumnya, Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahumuziy atau Rommy mengatakan, PBNU tengah menyeleksi siapa figur yang bakal diusulkan untuk menjadi cawapres Ganjar.

Namun, kabar itu dibantah oleh Ketua PBNU Fahrur Rozi yang menegaskan bahwa PBNU tak melakukan pembahasan soal cawapres tertentu.

Baca juga: Tolak Terlibat pada Pilpres 2024, PBNU: Tak Akan Ada Capres atau Cawapres atas Nama NU

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Putusan Sela Gazalba, Kejagung: Perkara Belum Inkrah, Lihat Perkembangannya

Soal Putusan Sela Gazalba, Kejagung: Perkara Belum Inkrah, Lihat Perkembangannya

Nasional
Berhaji Tanpa Visa Haji, 24 WNI Diamankan Polisi Arab Saudi

Berhaji Tanpa Visa Haji, 24 WNI Diamankan Polisi Arab Saudi

Nasional
Enggan Beberkan Motif Anggota Densus Kuntit Jampidsus, Kejagung: Intinya Itu Terjadi

Enggan Beberkan Motif Anggota Densus Kuntit Jampidsus, Kejagung: Intinya Itu Terjadi

Nasional
Pengusaha RBS Pernah Jadi Saksi Kasus Timah, Akan Jadi Tersangka?

Pengusaha RBS Pernah Jadi Saksi Kasus Timah, Akan Jadi Tersangka?

Nasional
Tolak Konsep Panti Jompo, Risma: Tidak Sesuai Budaya Kita

Tolak Konsep Panti Jompo, Risma: Tidak Sesuai Budaya Kita

Nasional
MNEK 2025 Bali, TNI AL Akan Ajak Negara Peserta Lakukan Penghormatan ke KRI Nanggala

MNEK 2025 Bali, TNI AL Akan Ajak Negara Peserta Lakukan Penghormatan ke KRI Nanggala

Nasional
Draf RUU TNI: Prajurit Bisa Duduki Jabatan Sipil Sesuai Kebijakan Presiden

Draf RUU TNI: Prajurit Bisa Duduki Jabatan Sipil Sesuai Kebijakan Presiden

Nasional
Biduan Nayunda Minta SYL Bayar Cicilan Apartemennya, Diberi Pakai Uang Pribadi

Biduan Nayunda Minta SYL Bayar Cicilan Apartemennya, Diberi Pakai Uang Pribadi

Nasional
Draf RUU TNI: Pensiun Perwira 60 Tahun, Khusus Jabatan Fungsional Bisa sampai 65 Tahun

Draf RUU TNI: Pensiun Perwira 60 Tahun, Khusus Jabatan Fungsional Bisa sampai 65 Tahun

Nasional
Survei PPI: Dico Ganinduto-Raffi Ahmad Paling Kuat di Pilkada Jateng

Survei PPI: Dico Ganinduto-Raffi Ahmad Paling Kuat di Pilkada Jateng

Nasional
SYL Beli Parfum Rp 5 Juta, Bayar Pakai ATM Biro Umum Kementan

SYL Beli Parfum Rp 5 Juta, Bayar Pakai ATM Biro Umum Kementan

Nasional
Demokrat Tuding Suara PAN Meroket di Kalsel, Ricuh soal Saksi Pecah di MK

Demokrat Tuding Suara PAN Meroket di Kalsel, Ricuh soal Saksi Pecah di MK

Nasional
TNI AL Ajak 56 Negara Latihan Non-perang di Perairan Bali

TNI AL Ajak 56 Negara Latihan Non-perang di Perairan Bali

Nasional
Taksi Terbang Sudah Tiba di IKN, Diuji coba Juli Mendatang

Taksi Terbang Sudah Tiba di IKN, Diuji coba Juli Mendatang

Nasional
Bamsoet Akan Rekomendasikan MPR 2024-2029 Kembali Kaji Amandemen UUD 1945

Bamsoet Akan Rekomendasikan MPR 2024-2029 Kembali Kaji Amandemen UUD 1945

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com