Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKB dan Golkar Punya Kepentingan Berbeda, Koalisi Besar Dinilai Sulit Terwujud

Kompas.com - 12/05/2023, 15:50 WIB
Achmad Nasrudin Yahya

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menyebut wacana pembentukan koalisi besar sulit terwujud.

Pasalnya, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Golkar yang menjadi motor untuk menjaring komunikasi dengan partai politik lain guna membentuk koalisi besar nyatanya memiliki kepentingan berbeda.

Menurut Ujang, kepentingan tersebut tak lain adalah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto sama-sama berhasrat menjadi calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto.

"Sebenarnya kalau mau di-gaspol bikin koalisi besar, bisa. Di politik tidak ada yang tidak mungkin asal kepentingannya sama. Tapi, saat ini dalam konteks membangun koalisi besar itu kepentingannya berbeda-beda, jadi sulit," kata Ujang kepada Kompas.com, Jumat (12/5/2023).

Baca juga: Manuver Tajam PKB Usai Dinasihati JK Koalisi Besar Sulit Terwujud

Adapun wacana pembentukan koalisi besar merupakan gagasan untuk menyatukan dua poros politik yang sudah dibangun untuk menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Dua poros tersebut yakni Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang digawangi Partai Gerindra dan PKB. Di mana Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto diusung menjadi calon presiden (capres).

Sedangkan poros satunya yakni Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang berisi Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Untuk mewujudkan gagasan ini, Golkar dan PKB berperan menjadi penggerak guna menjalinkan komunikasi dengan partai politik lain.

Akan tetapi, belakangan ini wacana tersebut justru semakin jauh dari kata terwujud. Sebab, baik Golkar dan PKB tetap pada keinginannya, yakni sama-sama menginginkan masing-masing pucuk pimpinan duduk sebagai cawapres.

Baca juga: Elite PKB Sebut Koalisi Besar Hanya Wacana dan Tak Ada Opsi Airlangga Cawapres Prabowo

Terkait hal itu, Ujang menilai bahwa peluang Cak Imin untuk menjadi cawapres Prabowo justru terancam gagal apabila koalisi besar benar-benar terwujud dengan Golkar menjadi bagiannya.

Sebab, kata dia, Golkar juga akan mengajukan Airlangga untuk menjadi cawapres.

"Oleh karena itu, PKB (akhirnya) tancap gas menolak koalisi besar, karena (jika) koalisi besar hadir, hilang keinginan Cak Imin menjadi cawapres Prabowo," tegas Ujang.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menegaskan koalisi besar hanya sekadar wacana yang digulirkan dan tidak dideklarasikan secara resmi.

Menurut dia, wacana koalisi besar yang digulirkan hanya berbentuk ide yang tidak akan mengubah koalisi yang sudah dibangun antara Gerindra dan PKB.

"Itu ide saja koalisi besar itu, enggak ada sebenarnya, kan enggak ada peresmian koalisi besar," ujar Jazilul saat ditemui di Gedung Nusanara IV MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (11/5/2023).

Baca juga: Beda dengan PKB, Golkar Ingin Airlangga Cawapres Prabowo, Bagaimana Nasib Koalisi Besar?

Dia mengatakan, saat ini yang sebenarnya terjadi adalah KKIR yang memperbesar koalisi dengan beragam partai yang mereka temui.

Jadi, partai yang akan bergabung dengan KKIR harus tunduk dengan piagam deklarasi KKIR yang sudah ditetapkan oleh Prabowo dan Cak Imin.

Dia juga mengungkapkan bahwa penyodoran Airlangga sebagao bacawapres Prabowo adalah wacana belaka.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kunjungi Pentagon, KSAD Maruli Bahas Latma dan Keamanan Pasifik dengan US Army

Kunjungi Pentagon, KSAD Maruli Bahas Latma dan Keamanan Pasifik dengan US Army

Nasional
Di WWF Ke-10, Jokowi Ungkap 3 Komitmen Indonesia untuk Wujudkan Manajemen Sumber Daya Air Terintegrasi

Di WWF Ke-10, Jokowi Ungkap 3 Komitmen Indonesia untuk Wujudkan Manajemen Sumber Daya Air Terintegrasi

Nasional
Terdakwa Sadikin Rusli Dituntut 4 Tahun Penjara Kasus Pengkondisian BTS 4G

Terdakwa Sadikin Rusli Dituntut 4 Tahun Penjara Kasus Pengkondisian BTS 4G

Nasional
Di WWF 2024, Pertamina NRE Paparkan Upaya Mencapai Pertumbuhan Bisnis Rendah Emisi

Di WWF 2024, Pertamina NRE Paparkan Upaya Mencapai Pertumbuhan Bisnis Rendah Emisi

Nasional
Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Jokowi: Ditanyakan ke yang Tak Mengundang, Jangan Saya

Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Jokowi: Ditanyakan ke yang Tak Mengundang, Jangan Saya

Nasional
Akrab dengan Puan di Bali, Jokowi: Sudah Lama Akrab dan Baik dengan Mbak Puan

Akrab dengan Puan di Bali, Jokowi: Sudah Lama Akrab dan Baik dengan Mbak Puan

Nasional
Jaksa: Eks Anggota BPK Achsanul Qosasi Kembalikan Uang Rp 40 Miliar dalam Kasus Korupsi BTS 4G

Jaksa: Eks Anggota BPK Achsanul Qosasi Kembalikan Uang Rp 40 Miliar dalam Kasus Korupsi BTS 4G

Nasional
WIKA Masuk Top 3 BUMN dengan Transaksi Terbesar di PaDi UMKM

WIKA Masuk Top 3 BUMN dengan Transaksi Terbesar di PaDi UMKM

Nasional
Nadiem Janji Batalkan Kenaikan UKT yang Nilainya Tak Masuk Akal

Nadiem Janji Batalkan Kenaikan UKT yang Nilainya Tak Masuk Akal

Nasional
KPK Periksa Mantan Istri Eks Dirut Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Mantan Istri Eks Dirut Taspen Antonius Kosasih

Nasional
Bobby Resmi Gabung Gerindra, Jokowi: Sudah Dewasa, Tanggung Jawab Ada di Dia

Bobby Resmi Gabung Gerindra, Jokowi: Sudah Dewasa, Tanggung Jawab Ada di Dia

Nasional
Kapolri Diminta Tegakkan Aturan Terkait Wakapolda Aceh yang Akan Maju Pilkada

Kapolri Diminta Tegakkan Aturan Terkait Wakapolda Aceh yang Akan Maju Pilkada

Nasional
Jelaskan ke DPR soal Kenaikan UKT, Nadiem: Mahasiswa dari Keluarga Mampu Bayar Lebih Banyak

Jelaskan ke DPR soal Kenaikan UKT, Nadiem: Mahasiswa dari Keluarga Mampu Bayar Lebih Banyak

Nasional
Kasus BTS 4G, Eks Anggota BPK Achsanul Qosasi Dituntut 5 Tahun Penjara dan Denda Rp 500 Juta

Kasus BTS 4G, Eks Anggota BPK Achsanul Qosasi Dituntut 5 Tahun Penjara dan Denda Rp 500 Juta

Nasional
Kemensos Gelar Baksos di Sumba Timur, Sasar ODGJ, Penyandang Kusta dan Katarak, hingga Disabilitas

Kemensos Gelar Baksos di Sumba Timur, Sasar ODGJ, Penyandang Kusta dan Katarak, hingga Disabilitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com