Wakil Ketua KPK soal Mobil Tak ada di LHKPN: Itu Bukan Mobil Saya, Sewa

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak mengklaim, mobil Land Cruiser yang viral di media sosial digunakan ke kantor bukan miliknya.

Lantaran bukan miliknya, maka ia tidak wajib menyampaikan mobil tersebut dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Diketahui, akun Twitter @dimdim0783 menuding Johanis Tanak gemar menyembunyikan hartanya dan menggunakan mobil Land Cruiser yang tidak terlampir dalam LHKPN.

“Itu bukan mobil saya,” kata Johanis Tanak saat ditemui awak media di gedung Juang KPK, Jakarta, Senin (8/5/2023).

Baca juga: ICW Laporkan Johanis Tanak ke Dewas KPK

Tanak mengatakan, komponen kekayaan yang wajib dilaporkan dalam LHKPN adalah harta dengan kepemilikan menggunakan namanya.

Sementara, jika tidak menggunakan namanya sendiri atau tanggungannya, maka barang itu tidak harus dicantumkan dalam LHKPN.

Tanak mengklaim menyewa mobil tersebut. Sebab, ia tidak ada mobil dinas dari KPK.

“Apakah sewa mobil di luar itu kemudian harus saya masukkan sebagai LHKPN saya?” ujar Tanak.

Sebelumnya, Tanak tengah menjadi sorotan karena menjalin komunikasi dengan Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba), M Idris Froyoto Sihite.

Dalam tangkapan layar yang diunggah akun @dimdim0783, Tanak disebut menghubungi Idris pada Oktober 2022 sebelum menjadi Wakil Ketua KPK dan Maret 2023 saat telah menduduki jabatan itu.

Baca juga: Komunikasi dengan Pejabat ESDM, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak Siap Hadapi ICW

Adapun Idris menjadi saksi kasus dugaan korupsi tunjangan kinerja (Tukin) di Kementerian ESDM. Ruangannya digeledah pada 27 Maret lalu dan ditemukan dokumen berisi informasi penyelidikan dugaan kasus korupsi IUP.

Pada percakapan bulan Maret, lagi-lagi Tanak tampak menghubungi Idris Sihite terlebih dahulu. Ia bahkan meminta pertemuan.

“Malam Pak Karo, salam sehat. Kapan saya bisa jumpa,” tulis Tanak.

Dalam tangkapan layar itu, pesan dikirimkan pada 24 Februari 2023 pukul 20.27.

“Klo boleh tau terkait apa ya pak,” jawab Idris Sihite selang beberapa menit kemudian.

“Saya mau diskusi soal IUP,” lanjut Tanak menimpali.

“Apa yg bs diolah?” lanjut Idris Sihite kemudian.

Baca juga: Profil dan Harta Kekayaan Johanis Tanak, Wakil Ketua KPK Pengganti Lili Pintauli

Tanak kemudian mengaku mau berdiskusi terlebih dahulu dari aspek hukum terkait dua putusan pengadilan yang sudah inkracht atau berkekuatan hukum tetap.

Terkait hal ini, Tanak mengklaim dirinya tidak mengetahui bahwa Idris Sihite telah menjadi Plh Dirjen Minerba.

Sepengetahuannya, Idris Sihite merupakan Kabiro Hukum di Kementerian ESDM.

“Terus terang, saya berani bersumpah, saya tidak tahu kalau beliau itu sudah jadi Plh Dirjen,” ujar Tanak saat dihubungi Kompas.com, Kamis (13/4/2023).

Komunikasi Johanis Tanak dengan Idris kemudian dilaporkan Indonesia Corruption Watch (ICW) ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Baca juga: Johanis Tanak: Penerapan Restorative Justice di Kasus Pribadi Itu Wacana Pribadi Saya