Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Minta Masyarakat Lebih Waspada Usai Insiden Penembakan di Kantor MUI

Kompas.com - 04/05/2023, 16:25 WIB
Ardito Ramadhan,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengimbau aparat keamanan dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan usai peristiwa penembakan di kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada Selasa (2/5/2023) lalu.

Kewaspadaan ini diperlukan demi mencegah berulangnya serangan serupa, termasuk ke rumah-rumah ibadah.

"Saya kira kewaspadaan harus terus, bukan hanya karena kebetulan ada peristiwa kemarin, tapi memang kita harus mengantisipasi kemungkinan itu," kata Ma'ruf Amin dalam keterangan pers di Bengkulu, Kamis (4/5/2023).

Ma'ruf Amin mengatakan, petugas keamanan maupun resepsionis di tempat-tempat publik seperti kantor MUI mesti lebih selektif dalam melihat orang-orang yang datang.

"Jangan sampai semua orang bisa masuk seperti biasanya karena terlalu percaya. Dalam situasi seperti sekarang memang kita sudah harus mulai waspada," ujar Ma'ruf Amin.

Baca juga: PPATK Sebut Mutasi Rekening Penembak Kantor MUI Rp 800 Juta, Tak Sesuai Profil sebagai Petani

Diberitakan sebelumnya, penembakan di kantor MUI dilakukan oleh seorang pria yang diduga bernama Mustopa NR (60).

Atas kejadian itu, dua orang menderita luka-luka. Sedangkan Mustopa meninggal dunia usai tertangkap.

Belum diketahui secara pasti motif dari penembakan tersebut. Polisi masih menyelidiki sambil menelusuri latar belakang pelaku yang diduga berprofesi sebagai petani itu.

"Kami akan berkoordinasi dengan Polda Lampung karena yang bersangkutan ber-KTP Lampung," kata Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto di Kantor MUI, Selasa.

Baca juga: Polisi Diminta Jelaskan Penyebab Tewasnya Pelaku Penembakan Kantor MUI

Pihak MUI menyampaikan bahwa Mustopa diduga sudah dua kali datang ke kantor pusat. Padahal, pelaku tidak sedang memenuhi undangan atau memiliki janji bertemu pimpinan maupun pegawai MUI.

Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Ni’am Sholeh mengatakan, tidak terdapat satu pun pimpinan maupun staf di lembaganya yang mengenali Mustopa.

"Tidak ada satu pun di antara kami baik pimpinan atau staf yang mengenali yang bersangkutan," ujar Asrorun, Selasa.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal MUI bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, Ikhsan Abdullah mengatakan bahwa pelaku juga mengirimkan surat ke MUI yang isinya bernada ancaman.

Dalam salah satu suratnya, Mustopa menyebut bahwa ia merupakan wakil nabi yang ingin bertemu ketua MUI untuk mempersatukan umat.

Baca juga: Belajar dari Insiden Penembakan Kantor MUI Pusat, Pengamat: Jangan Sekali-kali Sepelekan Ancaman Kekerasan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Nasional
Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Nasional
Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Nasional
Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Nasional
745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

Nasional
Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Nasional
Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Nasional
Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Nasional
Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Nasional
Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com