Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dubes Sudan Prediksi Kegiatan Belajar Kembali Normal 3-4 Bulan ke Depan, WNI Bisa Kembali ke Sana

Kompas.com - 03/05/2023, 21:35 WIB
Fika Nurul Ulya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Duta Besar Sudan untuk Indonesia, Yassir Mohamed Ali memprediksi kondisi belajar mengajar di Sudan akan kembali membaik dalam tiga hingga empat bulan ke depan.

Ketika situasi membaik, ia berharap Warga Negara Indonesia (WNI) yang sebelumnya menempuh pendidikan di Sudan bisa kembali ke negara tersebut untuk menyelesaikan studinya.

"Kami memprediksi situasi ini akan kembali normal mungkin sekitar 3-4 bulan. Insya Allah akan kembali normal sehingga mereka (WNI) dapat kembali ke Sudan dan menyelesaikan studinya," kata Yassir Mohamed Ali saat ditemui di kediaman Duta Besar Sudan, Patra Kuningan, Jakarta Selatan Rabu (3/5/2023).

Baca juga: Kabarkan Situasi di Sudan, Dubes Sudan: Kita Bakal Temui Menlu Retno

Ia mengungkapkan, kegiatan belajar mengajar mahasiswa RI di Sudan memang terhenti akibat konflik memanas di negara itu. Saat konflik terjadi, banyak mahasiswa asal Indonesia yang akhirnya dievakuasi oleh KBRI Khartoum.

Menurut Yassir, mayoritas WNI berstatus pelajar itu berada di ibu kota Sudan, Khartoum.

"Mereka belajar di beberapa universitas di Khartoum. Kami memang memiliki banyak universitas di Sudan, di banyak tempat, dan (banyak dari mereka) berada di Khartoum. Sekarang mereka sudah dievakuasi," ucap Yassir.

Dalam proses evakuasi, Indonesia bekerja sama dengan beberapa negara meliputi Arab Saudi, Mesir, dan Uni Emirat Arab.

Baca juga: Konflik di Sudan Berlanjut, Dubes Harapkan Bantuan Kemanusiaan dari Indonesia

Sejauh ini, terdapat 949 WNI yang berhasil dievakuasi dari wilayah konflik di Sudan. Rinciannya, 930 orang dievakuasi via Jeddah, 13 orang dievakuasi via Mesir, dan 6 orang dievakuasi via Persatuan Emirat Arab.

Sementara itu, 929 WNI telah tiba di Tanah Air, yang dipulangkan dalam empat tahap.

"Mereka telah dievakuasi dengan selamat dari Jeddah ke Jakarta melalui Kedutaan Besar RI di Khartoum. Saya harap mereka akan kembali ke Sudan segera setelah (situasi normal), bagi mereka yang mau melanjutkan studi," tuturnya.

Sebagai informasi, konflik militer di Sudan antara Sudan Armed Forces dan Rapid Support Forces terjadi pada tanggal 15 April 2023.

Baca juga: Militer Sudan dan RSF Sepakat Gencatan Senjata 7 Hari Mulai Besok

Konflik tersebut mengancam situasi keamanan di Sudan sehingga KBRI Khartoum menetapkan status Siaga II pada tanggal 16 April 2023.

Dengan meningkatnya eskalasi konflik tersebut, pada tanggal 20 April 2023, KBRI Khartoum menetapkan status Siaga I.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com