Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Sebut Pelat Nomor Harley-Davidson AKBP Achiruddin Hasibuan Tak Terdaftar di Samsat

Kompas.com - 02/05/2023, 13:46 WIB
Syakirun Ni'am,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan, nomor polisi B 6168 HSB yang tersemat pada motor Harley-Davidson AKBP Achiruddin Hasibuan tidak terdaftar di situs samsat.

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan telah memeriksa plat nomor motor gede (moge) AKBP Achiruddin.

“Dari nomor polisinya di Samsat tidak terdaftar,” kata Pahala saat dihubungi, Selasa (2/5/2023).

Oleh karenanya, Pahala menduga nomor asli Harley-Davidson yang kerap dipamerkan AKBP Achiruddin bukan B 6168 HSB.

“Sepertinya nopol (nomor polisi) aslinya bukan itu,” ujarnya.

Baca juga: Polisi Geledah Kantor Pemilik Gudang Solar Ilegal yang Setor Duit ke AKBP Achiruddin Hasibuan

Diketahui, KPK saat ini belum menetapkan waktu mengklarifikasi AKBP Achiruddin Hasibuan terkait LHKPN yang ganjil.

Menurut Pahala, tim LHKPN KPK masih mengumpulkan data terkait keuangan sampai kendaraan AKBP Achiruddin.

Selain itu, KPK juga tengah berkoordinasi dengan Inspektur Pengawasan Umum (Itwasum) Polri.

“Sedang mengumpulkan data dan informasi keuangan, properti, kendaraan dan lain-lain,” kata Pahala.

Baca juga: Ulik Kekayaan AKBP Achiruddin, KPK Koordinasi dengan Itwasum Polri

Diketahui, kekayaan AKBP Achiruddin Hasibuan menjadi sorotan setelah anaknya, Aditya Hasibuan, menganiaya seorang mahasiswa dengan brutal.

Publik kemudian menyoroti gaya hidup Achiruddin yang kerap memamerkan kendaraan mewah seperti Harley Davidson hingga mobil Rubicon.

Kendaraan bernilai miliaran rupiah itu tidak tercantum dalam LHKPN AKBP Achiruddin Hasibuan yang hanya berjumlah Rp 467 juta.

Baru-baru ini, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan telah memblokir rekening AKBP Achiruddin dan anaknya.

Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana menyebut bahwa nilai mutasi rekening AKBP Achiruddin dan anaknya sangat signifikan dan tidak sesuai dengan profilnya.

PPATK kemudian memblokir rekening tersebut untuk keperluan analisis.

Baca juga: Soal Harley-Davidson dan Rekening AKBP Achiruddin Hasibuan, Polda Sumut: Kita Sudah Koordinasi dengan PPATK

Halaman:


Terkini Lainnya

Putusan Sela Kasus Hakim Agung Gazalba Dinilai Bentuk Pelemahan KPK

Putusan Sela Kasus Hakim Agung Gazalba Dinilai Bentuk Pelemahan KPK

Nasional
KPK Sita 13 Lahan Milik Terpidana Korupsi Pengadaan Helikopter AW-101

KPK Sita 13 Lahan Milik Terpidana Korupsi Pengadaan Helikopter AW-101

Nasional
Baleg Bantah Kebut Revisi UU Kementerian Negara hingga UU TNI untuk Kepentingan Pemerintahan Prabowo

Baleg Bantah Kebut Revisi UU Kementerian Negara hingga UU TNI untuk Kepentingan Pemerintahan Prabowo

Nasional
Gerindra Siapkan Keponakan Prabowo Maju Pilkada Jakarta

Gerindra Siapkan Keponakan Prabowo Maju Pilkada Jakarta

Nasional
Demokrat Beri 3 Catatan ke Pemerintah Terkait Program Tapera

Demokrat Beri 3 Catatan ke Pemerintah Terkait Program Tapera

Nasional
PKB Keluarkan Rekomendasi Nama Bakal Calon Gubernur pada Akhir Juli

PKB Keluarkan Rekomendasi Nama Bakal Calon Gubernur pada Akhir Juli

Nasional
PDI-P Hadapi Masa Sulit Dianggap Momen Puan dan Prananda Asah Diri buat Regenerasi

PDI-P Hadapi Masa Sulit Dianggap Momen Puan dan Prananda Asah Diri buat Regenerasi

Nasional
Risma Minta Lansia Penerima Bantuan Renovasi Rumah Tak Ditagih Biaya Listrik

Risma Minta Lansia Penerima Bantuan Renovasi Rumah Tak Ditagih Biaya Listrik

Nasional
Tak Bisa Selamanya Bergantung ke Megawati, PDI-P Mesti Mulai Proses Regenerasi

Tak Bisa Selamanya Bergantung ke Megawati, PDI-P Mesti Mulai Proses Regenerasi

Nasional
Fraksi PDI-P Bakal Komunikasi dengan Fraksi Lain untuk Tolak Revisi UU MK

Fraksi PDI-P Bakal Komunikasi dengan Fraksi Lain untuk Tolak Revisi UU MK

Nasional
Jaksa KPK Hadirkan Sahroni dan Indira Chunda Thita dalam Sidang SYL Pekan Depan

Jaksa KPK Hadirkan Sahroni dan Indira Chunda Thita dalam Sidang SYL Pekan Depan

Nasional
Ketua MPR Setuju Kementerian PUPR Dipisah di Kabinet Prabowo

Ketua MPR Setuju Kementerian PUPR Dipisah di Kabinet Prabowo

Nasional
Baznas Tegas Tolak Donasi Terkoneksi Israel, Dukung Boikot Global

Baznas Tegas Tolak Donasi Terkoneksi Israel, Dukung Boikot Global

Nasional
Kejagung Tegaskan Tak Ada Peningkatan Pengamanan Pasca Kasus Penguntitan Jampidsus

Kejagung Tegaskan Tak Ada Peningkatan Pengamanan Pasca Kasus Penguntitan Jampidsus

Nasional
Ahli Sebut Jaksa Agung Bukan 'Single Persecution' dalam Kasus Korupsi

Ahli Sebut Jaksa Agung Bukan "Single Persecution" dalam Kasus Korupsi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com