Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Puncak Arus Balik Kedua, Menko PMK Perkirakan 140.000 Kendaraan Melintasi Tol Trans-Jawa

Kompas.com - 29/04/2023, 12:49 WIB
Singgih Wiryono,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy memperkirakan ada 140.000 kendaraan yang akan melintasi Tol Trans-Jawa dalam puncak arus balik Lebaran gelombang kedua.

Adapun puncak arus balik kedua terhitung pada 30 April hingga 1 Mei 2023.

"Jadi kami perkirakan hanya sekitar 140.000 (kendaraan melintas)," ujar Muhadjir dalam keterangan tertulis, Sabtu (29/4/2023).

Dia mengatakan, puncak arus balik gelombang kedua tidak akan sebanyak pada puncak arus balik pertama pada H+2 Lebaran. 

Baca juga: Kapan Puncak Arus Balik Lebaran 2023 Kedua? Simak Prediksi Tanggalnya

Hal itu dikarenakan adanya tambahan hari libur pada Senin tanggal 1 Mei yang merupakan tanggal merah Hari Buruh. Kemungkinan, momen ini akan dimanfaatkan masyarakat untuk kembali ke Jakarta. 

Lebih lanjut, Muhadjir menerangkan, berdasarkan data Korlantas Polri dan Jasa Marga arus balik kendaraan menuju Jabodetabek tertinggi sudah terjadi pada H+2 Lebaran atau pada tanggal 25 April, yaitu sebanyak 159.585 kendaraan.

Muhadjir juga menyatakan, perkembangan arus balik kendaraan ke Jabodetabek sejauh ini sudah lebih dari 67 persen dan tinggal sekitar 33 persen yang belum kembali ke Jabodetabek.

Selama masa arus balik gelombang kedua, akan tetap diberlakukan rekayasa lalu lintas one way dan contra flow di lintas Tol Trans-Jawa. Pemberlakuan tersebut tergantung situasi dan kondisi yang ada di lapangan.

"Sangat mungkin ada perubahan kalau tidak sepadat yang kita perkirakan," ucap dia. 

Baca juga: Muhadjir Prediksi Arus Balik Gelombang Kedua Tak Sebanyak H+2 Lebaran

Muhadjir mengapresiasi turunnya angka kecelakaan lalu lintas selama masa mudik Lebaran. Data Kemenhub, kecelakaan pada arus mudik Lebaran turun sebanyak 33 persen dibanding tahun lalu.

Turunnya angka kecelakaan lalu lintas dinilai sebagai perkembangan dari perilaku para pemudik yang semakin tertib.

"Edukasi dari Korlantas, Kemenhub, informasi dari media dan kesadaran masyarakat mencari informasi dalam perjalanan, imbasnya sangat besar. Ini kemajuan luar biasa," pungkas dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut, Meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut, Meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Nasional
Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Nasional
Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral saya Marahi

Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral saya Marahi

Nasional
MPR Akan Temui Prabowo-Gibran Bicara Masalah Kebangsaan

MPR Akan Temui Prabowo-Gibran Bicara Masalah Kebangsaan

Nasional
Hakim Fahzal Hendri Pimpin Sidang Dugaan Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh

Hakim Fahzal Hendri Pimpin Sidang Dugaan Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com