KPK Sebut Ada Pihak yang Coba Hilangkan Barang Bukti Kasus Suap Wali Kota Bandung

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga terdapat pihak yang berupaya menghilangkan barang bukti perkara dugaan suap Wali Kota Bandung, Jawa Barat, Yana Mulyana.

Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri mengatakan, pihak tersebut diduga berupaya menghalangi penyidikan perkara rasuah Yana saat tim penyidik hendak menggeledah sejumlah tempat.

"Upaya menghalangi tersebut antara lain dengan memberikan saran agar menghilangkan beberapa bukti yang dicari tim penyidik," ujar Ali dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Rabu (19/4/2023).

Baca juga: Geledah Balai Kota Bandung, KPK Amankan Dokumen Terkait Perkara Suap Yana Mulyana

Ali mengingatkan, KPK tidak segan menerapkan Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) kepada para pihak yang diduga menghalangi penyidikan.

Lebih lanjut, KPK berharap masyarakat memberikan dukungan mengawal proses hukum dugaan suap Wali Kota Bandung ini.

Dia mengatakan, masyarakat bisa membantu salah satunya dengan menyampaikan informasi dugaan perbuatan Yana Mulyana dan tersangka lainnya.

"Kepada Tim Penyidik maupun melalui layanan call center 198," ujar Ali.

Diketahui, KPK menggeledah sejumlah tempat di Bandung, Jawa Barat pada Senin (17/4/2023).

Baca juga: Setelah OTT Wali Kota Yana Mulyana, KPK Geledah Balai Kota Bandung

Penyidik menggeledah gedung Balai Kota, serta menggeledah kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung, dan kantor penyuap Yana, PT Sarana Mitra Adiguna (SMA) yang terletak di Jakarta Barat.

"Ditemukan dan diamankan berbagai bukti antara lain dokumen dan alat elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara," kata Ali dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Selasa (18/4/2023).

Adapun Yana terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK bersama delapan orang lainnya. Mereka diduga melakukan tindak pidana suap terkait proyek pengadaan CCTV dan jaringan internet untuk program Bandung Smart City.

Dalam perkara tersebut, KPK menetapkan enam tersangka, termasuk Yana dan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung Dadang Darmawan.

Dadang dan Sekretaris Perhubungan Pemkot Bandung Khairul Rijal, dijebloskan ke rumah tahanan pada Markas Komando Pusat Polisi Militer Angkatan Laut (Puspomal). Sedangkan Yana di rutan gedung Merah Putih KPK.

Baca juga: Perjalanan Wali Kota Bandung Yana Mulyana, dari Pengusaha Properti hingga Jadi Pesakitan KPK

Kemudian, Direktur PT Sarana Mitra Adiguna (SMA) Benny; Manager PT SMA, Andreas Guntoro; dan CEO PT Citra Jelajah Informatika (Cifo), Sony Setiadi di rutan Pomdam Jaya Guntur.

Dalam perkara ini, Yana dan Dadang diduga menerima sejumlah uang dari para pengusaha tersebut melalui perantara Khairul Rijal dan sekretaris pribadi Yana bernama Rizal Hilman.

Dalam OTT ini, KPK mengamankan uang Rp 924,6 juta dalam pecahan rupiah, ringgit Malaysia, dollar Amerika Serikat (AS), dollar Singapura, dan bath Thailand.