KPU Siapkan TPS Khusus untuk Santri, Tahanan, hingga Mahasiswa Rantau

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari mengatakan, pihaknya menyiapkan tempat pemungutan suara (TPS) lokasi khusus bagi santri, mahasiswa rantau, hingga tahanan atau warga binaan untuk Pemilu 2024.

TPS khusus diperuntukkan bagi orang-orang yang tidak bisa pulang ke kampung halamannya masing-masing untuk melakukan pencoblosan.

Baca juga: Surati Pimpinan Parpol Peserta Pemilu 2024, KPU Minta DPS Dicermati

Hal tersebut Hasyim sampaikan dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPS Tingkat Nasional Pemilu 2024 di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa (18/4/2023).

"Kami sudah mulai dengan menyiapkan TPS-TPS lokasi khusus. Karena apa? Banyak warga kita yang pada hari-hari itu kemungkinan tidak bisa pulang karena ada alasan-alasan strategis yang misalkan karena kuliah, jadi santri, kemudian warga binaan," ujar Hasyim.

Khusus bagi para tahanan dan warga binaan, Hasyim mengatakan, mustahil bagi mereka untuk keluar dari tahanan dan pergi ke TPS masing-masing.

Dia mengaku sudah mengidentifikasi di mana saja lokasi TPS khusus ini akan didirikan.

"Maka sejak Pemilu 2019 dan kita sempurnakan lagi di Pemilu 2024, kita sudah mulai mengidentifikasi kira-kira di mana saja akan didirikan TPS lokasi khusus," tuturnya.

Baca juga: Pengertian Daftar Pemilih Sementara (DPS)

"Di mana nanti yang akan menggunakan hak pilih adalah warga negara yang sebetulnya sudah terdaftar di DPT di kampung halaman sesuai dengan alamat domisili yuridis. Namun pada hari H tidak dapat menggunakan hak pilih di alamat domisilinya dan sudah kita pindahkan di lokasi-lokasi khusus," sambung Hasyim.

Sebagai informasi, DPS untuk Pemilu 204 mencapai 205 juta orang.

Angka 205 juta orang itu terdiri dari jumlah pemilih laki-laki di dalam negeri maupun luar negeri sebanyak 102.847.040, sedangkan jumlah pemilih perempuan dalam negeri dan luar negeri sebanyak 103.006.478.

"Pada akhirnya, jumlah daftar pemilih sementara kita adalah 205.853.518," ujar Hasyim.

Baca juga: KPU Kota Depok Tetapkan DPS Pilkada 1.230.341 Pemilih

Namun demikian, Hasyim mengatakan bahwa tidak menutup kemungkinan jumlah DPS sebanyak 205 juta orang ini masih bisa berubah. Sebab, bisa saja jumlahnya terkoreksi dengan pemutakhiran yang KPU lakukan ke depannya.

"Angka 205 juta pemilih ini masih sangat mungkin untuk terjadi perubahan-perubahan. Namanya juga DPS, sehingga dapat dilakukan koreksi-koreksi," tuturnya.