Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komnas HAM Siapkan Langkah Antisipasi agar Peristiwa Kematian Ratusan Petugas KPPS Tak Terulang

Kompas.com - 12/04/2023, 20:09 WIB
Singgih Wiryono,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia membentuk tim untuk menyiapkan  antisipasi agar peristiwa kematian ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 tidak terulang pada 2024.

Komisioner Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, langkah antisipasi tersebut disiapkan untuk memitigasi kemungkinan tragedi tersebut terulang.

"Karena pada pengalaman kematian petugas Pemilu pada 2019, Komnas HAM akan melakukan beberapa langkah antisipasi untuk memitigasi kejadian yang sama sehingga pada pemilu nanti tidak banyak beban bagi petugas Pemilu," ujar Pramono saat konferensi pers laporan tahunan Komnas HAM, Rabu (12/4/2023).

Baca juga: Jelang Pemilu 2024, Komnas HAM Bentuk Tim Pemantauan Hak Pilih Warga Negara

Selain itu, Komnas HAM juga akan melakukan kegiatan pemantauan agar proses Pemilu bisa ramah terhadap HAM.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) 2017-2022 itu mengatakan, Komnas HAM juga akan mengatur standar norma pengaturan pemilu.

"Yang ini akan menjadi bahan Komnas HAM untuk melakukan advokasi pada pihak-pihak terkait, pemerintah, KPU dan Bawaslu agar penyelenggara pemilu kita untuk tahun-tahun yang akan datang itu lebih aman dan ramah HAM," imbuh dia.

Pramono juga menekankan agar proses Pemilu bisa memberikan perhatian pada isu-isu HAM di Indonesia.

Baik itu dalam materi kampanye, dan materi-materi penyelenggaraan Pemilu itu sendiri.

"Pada masa kampanye Pemilu nanti, kami juga mendorong kampanye yang ramah HAM, agar perbincangan soal HAM juga masuk dalam isu-isu kampanye nanti," ucap dia.

Baca juga: Elektabilitas Prabowo Kalahkan Ganjar dan Anies di Survei LSI, Cak Imin: Tanda Juara Pemilu 2024

Diketahui, pada Pemilu 2019, sebanyak 894 petugas KPPS yang meninggal dunia dan ribuan lainnya mengalami sakit.

Ketua KPU saat itu Arief Budiman menyebut banyaknya korban jiwa disebabkan beban kerja pada Pemilu 2019 yang cukup besar.

"Beban kerja yang kemarin berat di Pemilu 2019, kita usulkan dan sedang on going proses penggunaan e-rekapitulasi," ujarnya, Januari 2020.

Untuk Pemilu mendatang, Pemungutan suara pemilihan umum (pemilu) presiden 2024 akan digelar pada 14 Februari 2024.

Sementara pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024 akan digelar pada 27 November 2024.

Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam kesimpulan rapat Komisi II DPR bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Rabu (13/4/2022).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com