Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kontroversi Bupati Meranti, Sebut Kemenkeu Isinya Iblis hingga Ingin Daerahnya Dilepas ke Negara Tetangga

Kompas.com - 08/04/2023, 10:59 WIB
Achmad Nasrudin Yahya

Editor


JAKARTA, KOMPAS.com
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Kepulauan Meranti, Riau, Muhammad Adil tersangka penerima dan pemberi suap.

Adil ditetapkan sebagai tersangka setelah sebelumnya KPK menciduknya dalam operasi tangkap tangan (OTT) bersama puluhan orang yang terdiri dari pejabat strategis Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti serta pihak swasta, Kamis (6/4/2023).

Total terdapat tiga tersangka yang sudah diumumkan dalam kasus ini.

"KPK menetapkan tiga orang tersangka sebagai berikut, Bupati Kepulauan Meranti periode 2021 sampai dengan 2024, MA (Muhammad Adil). Kemudian, FN (Fitria Nengsih) selaku Kepala BPKAD Pemkab Kepulauan Meranti dan MFH (M Fahmi Aressa) selaku Pemeriksa Muda BPK Perwakilan Riau,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di KPK, Jumat (27/4/2023).

Sepanjang perjalannnya menjadi orang nomor satu di Kepulauan Meranti, Adil juga tak lepas dari kontroversi.

Berikut beberapa kontroversinya:

Sebut Kemenkeu isinya iblis

Nama Adil sempat menjadi perbincangan masyarakat setelah video marah-marahnya viral di media sosial (medsos) pada Desember 2022.

Kemarahan Adil berangkat dari protes kerasnya atas dana bagi hasil (DBH) minyak. Sebab, daerah yang dipimpinnya merasa mendapat bagian sedikit dari DBH minyak.

Dalam video itu, Adil nampak beradu argumen dengan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Lucky Alfirman.

Baca juga: DPD Riau Tegaskan Bupati Meranti M Adil Bukan Kader PDI-P

Keduanya berdebat sengit dalam Rapat Koordinasi Nasional terkait Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah se-Indonesia di Pekanbaru.

Dalam kesempatan itu, Adil pun menumpahkan kekecewaannya kenapa DBH minyak untuk Kepulauan Meranti tidak sesuai.

Padahal, hasil minyaknya besar dan liftingnya naik.

Adil mengaku sempat mengejar orang Kemenkeu sampai ke Bandung untuk mencari kejelasan soal pembagian DBH. Namun, ia menyebut saat itu bertemu dengan orang Kemenkeu yang tidak berkompeten.

Ia pun menyebut bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diisi oleh orang-orang seperti iblis.

"Itu yang hadir apa staf tak tahulah. Sampai saya ngomong waktu itu, ini orang keuangan isinya iblis atau setan," kata Adil.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com