Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Indonesia Dapat Hibah 15 Rantis Bushmaster dari Australia

Kompas.com - 04/04/2023, 10:02 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia akan mendapatkan hibah 15 unit kendaraan rantis Bushmaster dalam kondisi refurbished dari Australia.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah menyetujui hibah itu setelah mengadakan rapat bersama Wakil Menteri Pertahanan M Herindra dan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (3/4/2023).

Dari total sembilan fraksi di Komisi I DPR, delapan fraksi menyatakan setuju. Sementara itu, satu fraksi lagi, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak hadir dalam rapat tersebut.

Baca juga: Pindad Ungkap Peran Prabowo atas Kelahiran Rantis Maung

Yudo mengatakan, rantis Bushmaster tersebut akan memperkuat operasional Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI.

“Hibah tersebut akan mengurangi pengalokasian dana pemeliharaan dari item yang sama bagi PMPP TNI untuk jangka waktu tiga sampai lima tahun ke depan, sehingga menghemat anggaran negara yang dialokasikan untuk PMPP TNI,” ujar Yudo dalam siaran pers Puspen TNI, Selasa (4/4/2033).

Yudo mengatakan, penerimaan hibah itu akan menjaga hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia, khususnya dalam bidang pertahanan dan operasi perdamaian.

Sementara itu, Herindra dalam pemaparannya menyampaikan sejumlah pertimbangan strategis terkait alasan menerima hibah tersebut, baik dari aspek teknis, strategis, politis, dan ekonomi.

“Secara teknis, material yang dihibahkan ini dalam kondisi baik, siap pakai, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelatihan dan operasi. Rantis ini akan sangat mendukung tugas TNI dalam misi operasi perdamaian dunia,” kata Herindra dalam siaran pers Kemenhan.

Baca juga: Kronologi Ibu Meninggal Dunia di Purwakarta Usai Terlindas Rantis Kostrad

Dari aspek strategis, penerimaan hibah ini tidak menimbulkan keterikatan dan ketergantungan Indonesia terhadap Australia pada kemudian hari karena tanpa syarat apa pun.

Kemudian, dari aspek politis, menurut Herindra, penerimaan hibah ini dapat meningkatkan hubungan bilateral Indonesia dan Australia, khususnya di bidang pertahanan dan operasi perdamaian tanpa mempengaruhi kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif.

Sementara itu, dari aspek ekonomi, penerimaan hibah rantis ini tidak akan membebani biaya kepada Kemenhan maupun Mabes TNI.

Adapun pelaksanaan rapat dengan DPR RI tersebut sesuai dengan mandat dari Pasal 23 Ayat (1) UU Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan bahwa pemerintah pusat dapat memberikan hibah/pinjaman kepada atau menerima hibah/pinjaman dari pemerintah/lembaga asing dengan persetujuan DPR.

Khusus untuk pemberian dan penerimaan hibah di dalam institusi Kemenhan RI dan TNI, penerimaan hibah alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) diatur dalam Permenhan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Hibah di Lingkungan Kemenhan dan TNI.

Baca juga: Askomlek KSAL Sebut Alutsista TNI AL secara Bertahap Akan Dilengkapi Pernika, Ini Keunggulannya

Sebanyak 15 unit rantis Bushmaster yang akan dihibahkan Australia terdiri dari 13 tipe Troops, 1 tipe Command, dan 1 tipe Ambulans serta suku cadang pendukung.

Australia juga akan memberikan beberapa pelatihan mulai tanggal 22 Mei hingga 7 Juli 2023 untuk pengoperasian rantis tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Akui Di-bully karena Izin Tambang, PBNU: Enggak Apa-apa, 'Jer Basuki Mawa Beyo'

Akui Di-bully karena Izin Tambang, PBNU: Enggak Apa-apa, "Jer Basuki Mawa Beyo"

Nasional
KPU Minta Pemda Fasilitasi Pemilih yang Baru Berusia 17 Tahun pada Pilkada 2024

KPU Minta Pemda Fasilitasi Pemilih yang Baru Berusia 17 Tahun pada Pilkada 2024

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta, Wasekjen PKB: Blunder...

PKS Usung Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta, Wasekjen PKB: Blunder...

Nasional
DPR Desak PPATK Bongkar Pihak Eksekutif-Yudikatif yang Main Judi 'Online'

DPR Desak PPATK Bongkar Pihak Eksekutif-Yudikatif yang Main Judi "Online"

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

Nasional
Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

Nasional
Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

Nasional
Soal Isu Jadi Menlu Prabowo, Meutya Hafid: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

Soal Isu Jadi Menlu Prabowo, Meutya Hafid: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

Nasional
Benarkan Data Bais Diretas, Kapuspen: Server Dinonaktifkan untuk Penyelidikan

Benarkan Data Bais Diretas, Kapuspen: Server Dinonaktifkan untuk Penyelidikan

Nasional
1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online, PPATK: Agregat Deposit Sampai Rp 25 Miliar

1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online, PPATK: Agregat Deposit Sampai Rp 25 Miliar

Nasional
Kembali Satu Kubu di Pilkada Jakarta 2024, PKS dan Anies Dianggap Saling Ketergantungan

Kembali Satu Kubu di Pilkada Jakarta 2024, PKS dan Anies Dianggap Saling Ketergantungan

Nasional
PDI-P Gabung, Koalisi Anies Disebut Bisa Unggul pada Pilkada Jakarta

PDI-P Gabung, Koalisi Anies Disebut Bisa Unggul pada Pilkada Jakarta

Nasional
Personel Polri Ikuti Konferensi FBI Asia Pasifik di Vietnam, Bahas Penggunaan Kripto untuk Kejahatan

Personel Polri Ikuti Konferensi FBI Asia Pasifik di Vietnam, Bahas Penggunaan Kripto untuk Kejahatan

Nasional
Grace Natalie Sebut Kebijakan Fiskal Jokowi Akan Berlanjut di Pemerintahan Prabowo

Grace Natalie Sebut Kebijakan Fiskal Jokowi Akan Berlanjut di Pemerintahan Prabowo

Nasional
Jokowi Ungkap Alasan Pemerintah Pusat Selalu Cawe-cawe Untuk Perbaikan Jalan Daerah

Jokowi Ungkap Alasan Pemerintah Pusat Selalu Cawe-cawe Untuk Perbaikan Jalan Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com