Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 31/03/2023, 11:36 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons sikap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Bali I Wayan Koster yang menolak kehadiran tim nasional (timnas) Israel ke Indonesia untuk berlaga dalam Piala Dunia U-20 2023.

Presiden Jokowi menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi.

Namun, Jokowi tetap menilai persoalan politik jangan dicampuradukkan dengan olahraga.

"Ya ini negara demokrasi. Tapi, yang paling penting jangan dicampuradukkan," ujar Jokowi usai meninjau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lido di Jawa Barat, sebagaimana dilansir dari keterangan resmi, Jumat (31/3/2023).

"Sudah saya sampaikan kan, jangan dicampuradukkan. Ada wilayah politik, ada wilayah bola," katanya lagi menegaskan.

Baca juga: Indonesia Batal Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U20, Jokowi: Saya Juga Merasa Kecewa dan Sedih

Sebagaimana diketahui, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Bali I Wayan Koster menolak kehadiran timnas Israel dalam kejuaraan Piala Dunia U-20 2023.

Penolakan kedua kepala daerah jebolan PDI-P itu diduga menjadi penyebab Indonesia akhirnya dicoret sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 oleh FIFA dalam keputusan yang disampaikan di laman resmi FIFA pada Rabu (29/3/2023).

Meski FIFA hanya menyebutkan alasan pencoretan itu karena "situasi terkini", tetapi patut diduga bahwa pembatalan perhelatan akbar sepak bola U20 internasional di Indonesia itu karena buntut dari polemik penolakan timnas Israel.

Diketahui, ada beberapa alasan kedua gubernur itu menolak kedatangan timnas Israel.

Baca juga: FIFA Copot Indonesia dari Tuan Rumah Piala Dunia U20, Jokowi: Kita Harus Hormati

Gubernur Bali I Wayan Koster mengatakan bahwa kehadiran Israel tidak sesuai dengan kebijakan politik pemerintah Indonesia.

Sebab, secara konstitusi, Indonesia menolak segala bentuk penjajahan. Sementara Israel hingga kini disebut masih menjajah Palestina.

"Kan Israel itu melakukan gangguan, penjajahan terhadap Palestina," ujar Koster dilansir dari Kompas.com, Jumat (24/3/2023).

Ia menilai, Israel tidak menghormati kedalutan dan kemanusiaan bangsa Palestina. Negara tersebut juga dianggap tidak melaksanakan prinsip serta ideologi yang digariskan oleh Bung Karno sebagai Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia.

Alasan lainnya adalah kehadiran Timnas Israel di Bali juga dinilai berisiko menimbulkan gangguan keamanan dan keselamatan masyarakat Pulau Dewata.

Baca juga: Pernyataan Lengkap Jokowi Setelah Indonesia Batal Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20

Koster mengatakan, pihaknya hanya menolak kehadiran Timnas Israel, bukan tidak mendukung Piala Dunia U20 digelar di Indonesia, terutama di Bali.

Senada dengan Koster, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga menolak timnas Israel karena teguh mengikuti amanat Soekarno yang merupakan Presiden Pertama RI.

"Kita sudah tahu bagaimana komitmen Bung Karno terhadap Palestina, baik yang disuarakan dalam Konferensi Asia Afrika, Gerakan Non Blok, dan maupun dalam Conference of the New Emerging Forces. Jadi, ya kita ikut amanat beliau," kata Ganjar.

Di sisi lain, Ganjar juga menyatakan kekecewaannya karena Indonesia dicoret sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20.

Ganjar menegaskan bahwa ia hanya menolak kehadiran timnas Israel di Indonesia, bukan Piala Dunia U20. Apalagi, Indonesia sudah menyiapkan jauh-jauh hari.

Baca juga: Piala Dunia U20 2023 Indonesia Batal: Momen Jokowi Terdiam, Shin Tae-yong Kurung Diri di Kamar

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK, Mahfud: Kita 'Clear'-kan Dulu dengan MK

Soal Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK, Mahfud: Kita "Clear"-kan Dulu dengan MK

Nasional
Survei Populi Center: Elektabilitas Prabowo Salip Ganjar, Tinggalkan Anies

Survei Populi Center: Elektabilitas Prabowo Salip Ganjar, Tinggalkan Anies

Nasional
Sebelum Putusan MK Keluar, Pemerintah Tegaskan Sistem Pileg Sesuai UU Pemilu

Sebelum Putusan MK Keluar, Pemerintah Tegaskan Sistem Pileg Sesuai UU Pemilu

Nasional
Memahami Pikiran dan Tindakan Tidak Lazim Sarwono Kusumaatmadja

Memahami Pikiran dan Tindakan Tidak Lazim Sarwono Kusumaatmadja

Nasional
Wapres Kukuhkan Enam Anggota Badan Pengarah Papua

Wapres Kukuhkan Enam Anggota Badan Pengarah Papua

Nasional
Puan Maharani Susul Pengurus DPP PDI-P ke Kantor DPP PPP, Bahas Pemenangan Ganjar

Puan Maharani Susul Pengurus DPP PDI-P ke Kantor DPP PPP, Bahas Pemenangan Ganjar

Nasional
Windy Idol Penuhi Panggilan KPK Jadi Saksi Kasus Dugaan Suap di MA

Windy Idol Penuhi Panggilan KPK Jadi Saksi Kasus Dugaan Suap di MA

Nasional
KSP Sebut Jokowi Sudah Dengar soal Dugaan Bocornya Putusan MK Terkait Sistem Pemilu

KSP Sebut Jokowi Sudah Dengar soal Dugaan Bocornya Putusan MK Terkait Sistem Pemilu

Nasional
Bencana Mei 1998 dan 2023 dalam Berita Kompas

Bencana Mei 1998 dan 2023 dalam Berita Kompas

Nasional
BRIN Sanksi Thomas Djamaluddin Minta Maaf Terbuka Buntut Kasus Ancaman ke Warga Muhammadiyah

BRIN Sanksi Thomas Djamaluddin Minta Maaf Terbuka Buntut Kasus Ancaman ke Warga Muhammadiyah

Nasional
Putusan MK Diduga Bocor, KSP: Pemerintah Tak Akan Campur Tangan Atur Sistem Pemilu

Putusan MK Diduga Bocor, KSP: Pemerintah Tak Akan Campur Tangan Atur Sistem Pemilu

Nasional
Pimpinan PDI-P Sambangi Kantor DPP PPP, Bahas Pemenangan Ganjar sebagai Capres

Pimpinan PDI-P Sambangi Kantor DPP PPP, Bahas Pemenangan Ganjar sebagai Capres

Nasional
Survei Litbang “Kompas”: Presiden yang Dukung Partai-Kandidat Tertentu Saat Pemilu Dinilai Tak Netral

Survei Litbang “Kompas”: Presiden yang Dukung Partai-Kandidat Tertentu Saat Pemilu Dinilai Tak Netral

Nasional
Tunggu Luhut Pulang ke Indonesia, Sidang Haris Azhar dan Fatia Ditunda

Tunggu Luhut Pulang ke Indonesia, Sidang Haris Azhar dan Fatia Ditunda

Nasional
Jubir MK Tegaskan Gugatan Sistem Pemilu Baru di Tahap Penyerahan Kesimpulan, Belum Bahas Keputusan

Jubir MK Tegaskan Gugatan Sistem Pemilu Baru di Tahap Penyerahan Kesimpulan, Belum Bahas Keputusan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com