INFID Soroti Minimnya Kandidat Perempuan dalam Pemilu 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - International NFO Forum on Indonesian Development (INFID) menyoroti minimnya kandidat perempuan dalam kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.

Program Officer HAM dan Demokrasi INFID Rizka Antika mengatakan, minimnya kandidat perempuan tak lain karena politik masih didesain untuk kaum laki-laki.

"Dari awal, politik didesain untuk dan oleh laki-laki. Ketika perempuan masuk ke ranah politik, ketika baru masuk saja sudah memberikan harga yang besar untuk dibayar," kata Rizka dalam keterangan tertulis, Jumat (31/3/2023).

Baca juga: Google Hapus 51,2 Juta Iklan Pemilu Mengandung Ujaran Kebencian

Dia mengatakan, regulasi yang ada saat ini dan juga kultur masih menjadi tembok tebal yang sulit ditembus kaum perempuan untuk ikut dalam kontestasi politik.

Pembatasan akses tersebut terjadi karena adanya stereotip gender di masyarakat, termasuk ekspektasi peran perempuan yang berakhir pada diragukannya kapasitas perempuan sebagai figur pemimpin.

Padahal menurut Rizka, pendekatan kepemimpinan yang lebih feminim lebih berhasil ketika berhadapan dengan krisis.

"Perlu dibuka ruang untuk varian baru dalam tipe karakteristik kepemimpinan, bahwa ciri khas perempuan ini yang menjadi kekuatan perempuan," imbuh dia.

Baca juga: Koreksi Sistem Penegakan Hukum Pemilu Pasca-Putusan Perdata Kontroversial

Menjawab tantangan itu, Anggota Komisi Pemilihan Umum Betty Epsilon Idroos mengatakan KPU sedang berupaya menciptakan regulasi agar kandidasi perempuan bisa lebih baik kedepan.

"Saat ini sedang disusun, bahwa minimal 1 di antara 3 (calon legislatif) harus berjenis kelamin perempuan. Kita merujuk pada peraturan, agar tidak harus menempatkan perempuan di posisi seperti 3, 6, dan 9" ucap dia.