Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Ari Junaedi
Akademisi dan konsultan komunikasi

Doktor komunikasi politik & Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama.

Bersatu di Kasur, Bersama Menjarah Uang Rakyat

Kompas.com - 31/03/2023, 06:00 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Kisah Pasutri “mengembat” APBD

Sama-sama melakukan tindak kriminal dengan pola kerjasama yang kompak antara pasangan suami istri, di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah malah melibatkan kepala daerah dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI).

Bupati Kapuas, Ben Brahim S. Bahat dan istrinya yang juga anggota DPR-RI dari Fraksi Nasdem, Ary Egahni adalah Pasutri yang tega “menggarong” uang rakyat.

Untuk memuluskan langkah istrinya memang di pemilihan calon anggota legeslatif dan dirinya berlaga ke pemilihan gubernur Kalimantan Tengah, tidak sungkan Bupati Ben Brahim “memalak” dana dari setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Tidak tanggung-tanggung, bupati yang memimpin Kapuas selama dua periode itu mengumpulkan dana dari setiap proyek di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang seharusnya untuk pengentasan kemiskinan warganya, tetapi malah untuk membiayai kepentingan pribadinya.

Pasutri Ben Brahim S. Bahat dan Ary Egahni sepertinya “berguru” dengan pasutri “rakus” dari Probolinggo, Jawa Timur.

Adalah Puput Tantriana Sari, istri yang menjadi Bupati Probolinggo, sementara sang suami adalah mantan bupati sebelumnya yang beralih jabatan menjadi anggota DPR-RI.

Pasutri dari Probolinggi itu “menduitkan” aneka jabatan di lingkungan pemerintahan kabupaten demi memperbanyak pundi-pundinya untuk kebutuhan politiknya.

Kasus pasutri yang salah satunya menjabat kepala daerah dan tersangkut rasuah menjadi semakin banyak di satu dekade terakhir ini.

Wali Kota Palembang, Sumatera Selatan, Romi Herton dan istrinya yang bernama Masyitoh dicokok KPK usai terungkapnya kasus suap Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar.

Di Karawang, Jawa Barat, Bupati Ade Swara dan istrinya, Nurlatifah dibekuk KPK karena tersangkut kasus lahan dan pencucian uang.

Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pudjo Nugroho dan istri mudanya Evy Susanti dijerat KPK karena kasus suap dan “pat-gulipat” bantuan sosial.

Dari Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan, Bupati Budi Antoni dan istrinya Suzanna juga terkena rentetan kasus suap Ketua MK Akil Mochtar.

Sementara Bupati Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Pahri Azhary dan Lucianty menyuap anggota DPRD dalam pembahasan rancangan APBD.

Di Cimahi, Jawa Barat, Wali Kota Atty Suharti dan suaminya Itoc Tochija menerima suap terkait pembangunan pasar.

Dari Kutai Timur, Kalimantan Timur, Bupati Ismunandar “kongkalingkong” dengan istrinya yang juga Ketua DPRD Kutai Timur, Encek Firgasih dalam pengaturan proyek pembangunan infrastruktur.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com