Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Jannus TH Siahaan
Doktor Sosiologi

Doktor Sosiologi dari Universitas Padjadjaran. Pengamat sosial dan kebijakan publik. Peneliti di Indonesian Initiative for Sustainable Mining (IISM). Pernah berprofesi sebagai Wartawan dan bekerja di industri pertambangan.

Renungan Politik Setelah Status Tuan Rumah Piala Dunia U-20 Menguap

Kompas.com - 31/03/2023, 05:45 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

EVENT olahraga internasional adalah etalase bagi negara-negara di dunia untuk menaikkan prestise ekonomi negaranya di hadapan negara-negara lainnya.

Kemampuan menyelenggarakan event sekelas Piala Dunia dan Olimpiade dengan baik dan menarik adalah suatu hal penting.

Namun, kemampuan menjadikan event olahraga internasional sebagai instrumen untuk me-leverage reputasi negara di pentas dunia jauh lebih penting dan strategis.

Karena itulah negara-negara di dunia ini saling adu tawar dan adu argumen di Komite Olimpiade atau FIFA untuk menjadi "host" event olahraga internasional sekelas Olimpiade dan Piala Dunia.

Lihat saja daftar negara-negara yang telah menjadi tuan rumah event-event tersebut, lalu bandingkan dengan waktu saat mereka menjadi tuan rumah, di sana akan terlihat jelas bahwa status "host" event diraih justru di saat ekonomi negara tersebut sedang dikagumi oleh dunia.

Jadi sangat bisa dipahami mengapa status tuan rumah untuk event internasional olahraga lebih banyak disandang oleh negara-negara maju, lalu diikuti oleh negara-negara yang ekonominya sedang tumbuh pesat.

China dua kali menjadi tuan rumah Olimpiade belakangan ini seiring dengan moncernya perekonomian China yang terus-menerus menjadi perbincangan dunia.

Saat Rusia menjadi tuan rumah Piala Dunia di Sochi pada 2018, ekonomi Rusia sedang luar biasa, meskipun ketegangan geopolitis dengan Rusia terus terjadi karena Rusia mencaplok Crimea setelah Olimpiade Sochi 2014.

Kedua event di Sochi (2014/2018) menjadi event dunia pertama yang diselenggarakan di Rusia sejak pembubaran Uni Soviet pada tahun 1991, seolah-olah menjadi perlambang kebangkitan kembali Federasi Rusia.

Saat Afrika Selatan menjadi tuan rumah Piala Dunia pada 2010, Afrika Selatan sedang menjadi pembicaraan dunia terkait statusnya sebagai lokomotif utama perekonomian benua Afrika. Afrika Selatan menjadi negara pertama di benua Afrika yang menggelar kejuaraan Piala Dunia.

Saat Brasil menjadi tuan rumah Piala Dunia ke-20 atau tenar dengan sebutan Copa do Mundo FIFA de 2014, kata-kata "BRIC" sedang tenar-tenarnya, setelah diperkenalkan oleh analis Goldman Sachs beberapa tahun sebelumnya.

BRIC (Brasil, Rusia, India, dan China) adalah singkatan yang menempatkan Brasil masuk kategori negara "emerging market" sebagai salah satu lokomotif penting ekonomi global, setara dengan raksasa ekonomi lainnya, China, India, dan Rusia.

Pun event Piala Dunia teranyar di Qatar pada 2022, tidak lepas dari logika ini di mana sebuah negara kecil di Timur Tengah justru memiliki kinerja ekonomi sangat solid di satu sisi, tapi juga menuai reputasi global yang unik di sisi lain, baik karena adanya Al Jazeera atau karena terobosan-terobosan geopolitik Qatar yang acapkali berbeda dengan negara besar di Timur Tengah lainnya.

Jadi dalam konteks negara-negara yang kinerja perekonomiannya sedang melejit, event sekelas Olimpiade dan Piala Dunia adalah event berharga untuk melengkapi raihan ekonomi negara tersebut di pentas global yang akan melahirkan reputasi "kelas atas" di mata negara-negara lainnya.

Dan reputasi tersebut adalah salah satu aset yang sangat langka di satu sisi dan sangat berharga secara geopolitis di sisi lain.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com