Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua Komisi X Prihatin Sebut Timnas Gagal Tampil di Depan Publik Sendiri

Kompas.com - 30/03/2023, 11:43 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda prihatin dengan keputusan FIFA yang membatalkan Indonesia menjadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20.

"Kita semua prihatin dengan keputusan FIFA karena para pemain tim nasional Indonesia kemungkinan besar gagal mendapatkan kesempatan untuk menikmati pengalaman bermain dengan pemain-pemain terbaik dunia yang lolos final Piala Dunia U-20,” kata Huda dalam keterangannya, Kamis (30/3/2023).

Baca juga: Anggota Komisi X: Israel Tetap Berlaga sedangkan Indonesia Dicoret, Memendam Mimpi Anak Muda

Huda mengatakan, momentum Piala Dunia U-20 di Indonesia harusnya menjadi lompatan bagi pembinaan para pemain muda. Mereka, kata dia, bisa belajar bagaimana menjadi pemain bola yang lebih baik dari sisi skill, attitude, hingga solidaritas di lapangan.

“Tak hanya itu para pemain muda Indonesia juga berkesempatan memberikan perlawanan terbaik kepada tim yang lebih diunggulkan di depan publik mereka sendiri,” katanya lagi.

Dengan pencoretan Indonesia sebagai tuan rumah, nilai Huda, maka peluang timnas U-20 untuk menampilkan kemampuan mereka di panggung dunia menjadi kecil. Maka dari itu, menurutnya, tak heran mereka ikut menumpahkan kekecewaan kepada pihak-pihak yang dinilai ikut andil terhadap pencoretan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20.

“Saya kira wajar mereka kecewa karena sudah lama berlatih dan harapan untuk tampil di depan publik sendiri pupus begitu saja,” tutur politikus PKB itu.

Baca juga: Pengamat Beberkan Faktor Indonesia Dicoret Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20: Penolakan Israel, Anggap Remeh FIFA

Lebih jauh, Huda memahami jika pencoretan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 ikut mengecewakan publik bola di Tanah Air.

Menurutnya, hal itu normal karena harapan untuk melihat permainan bintang-bintang muda timnas sepakbola dari berbagai benua hancur begitu saja.

“Belum lagi biaya besar telah dikeluarkan oleh negara mulai dari proses bidding, mendatangkan Presiden FIFA ke Indonesia, hingga memperbaiki stadion-stadion yang rencananya menjadi venue putaran final Piala Dunia U-20,” imbuhnya.

Wasekjen PKB ini juga menyoroti penyebutan peristiwa Kanjuruhan dalam pernyataan resmi FIFA terkait pencoretan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20.

Dari situ, kata Huda, bisa disimpulkan bahwa asosiasi sepak bola tertinggi dunia tersebut masih belum melihat perubahan besar-besaran dari pengelolaan sepak bola Indonesia usai tragedi yang menewaskan 135 korban jiwa itu.

“Ini juga harus menjadi catatan penting bagi Kemenpora dan PSSI agar serius melakukan perbaikan pengelolaan sepak bola di tanah air,” ujar Huda.

Baca juga: Marshel Widianto Kecewa Indonesia Batal Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U20, Bereaksi Mandi Air Hujan

Adapun Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) resmi mencopot status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023.

Keputusan itu diambil FIFA setelah Presiden Gianni Infantino mengadakan pertemuan dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir.

Dalam pernyataan resminya, FIFA akan segera mengumumkan negara pengganti tuan rumah Piala Dunia U20 2023.

Baca juga: Indonesia Batal Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U20, Wali Kota Surabaya Persilakan Persebaya Gunakan Stadion GBT untuk Bermain

FIFA juga menyatakan bahwa PSSI bisa dijatuhi sanksi menyusul keputusan ini.

"Menyusul pertemuan hari ini antara Presiden FIFA Gianni Infantino dan Presiden Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Erick Thohir, FIFA telah memutuskan, karena keadaan saat ini, untuk mencopot Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023," tulis pernyataan FIFA pada Rabu.

"Tuan rumah baru akan diumumkan sesegera mungkin, dengan tanggal turnamen saat ini tetap tidak berubah," imbuh pernyataan tersebut.

"Potensi sanksi terhadap PSSI juga dapat diputuskan pada tahap selanjutnya," sambung FIFA.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal 'Amicus Curiae' Megawati, Ganjar: Momentum agar MK Tak Buat April Mop

Soal "Amicus Curiae" Megawati, Ganjar: Momentum agar MK Tak Buat April Mop

Nasional
Ke Teuku Umar, Ganjar Jelaskan Alasannya Baru Silaturahmi dengan Megawati

Ke Teuku Umar, Ganjar Jelaskan Alasannya Baru Silaturahmi dengan Megawati

Nasional
Ganjar Tak Persoalkan Kehadiran Mardiono di Acara Halal Bihalal Golkar

Ganjar Tak Persoalkan Kehadiran Mardiono di Acara Halal Bihalal Golkar

Nasional
KPK Akan Ladeni Argumen Eks Karutan yang Singgung Kemenangan Praperadilan Eddy Hiariej

KPK Akan Ladeni Argumen Eks Karutan yang Singgung Kemenangan Praperadilan Eddy Hiariej

Nasional
Menlu Retno Beri Penjelasan soal Tekanan agar Indonesia Normalisasi Hubungan dengan Israel

Menlu Retno Beri Penjelasan soal Tekanan agar Indonesia Normalisasi Hubungan dengan Israel

Nasional
'One Way', 'Contraflow', dan Ganjil Genap di Tol Trans Jawa Sudah Ditiadakan

"One Way", "Contraflow", dan Ganjil Genap di Tol Trans Jawa Sudah Ditiadakan

Nasional
Kakorlantas Minta Maaf jika Ada Antrean dan Keterlambatan Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2024

Kakorlantas Minta Maaf jika Ada Antrean dan Keterlambatan Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2024

Nasional
KPK Sebut Tak Wajar Lonjakan Nilai LHKPN Bupati Manggarai Jadi Rp 29 Miliar dalam Setahun

KPK Sebut Tak Wajar Lonjakan Nilai LHKPN Bupati Manggarai Jadi Rp 29 Miliar dalam Setahun

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, KPU Bawa Bukti Tambahan Formulir Kejadian Khusus Se-Indonesia

Serahkan Kesimpulan ke MK, KPU Bawa Bukti Tambahan Formulir Kejadian Khusus Se-Indonesia

Nasional
Tim Hukum Anies-Muhaimin Serahkan 35 Bukti Tambahan ke MK

Tim Hukum Anies-Muhaimin Serahkan 35 Bukti Tambahan ke MK

Nasional
PPP Siap Gabung, Demokrat Serahkan Keputusan ke Prabowo

PPP Siap Gabung, Demokrat Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
PDI-P Jaring Nama Potensial untuk Pilkada DKI 2024, yang Berminat Boleh Daftar

PDI-P Jaring Nama Potensial untuk Pilkada DKI 2024, yang Berminat Boleh Daftar

Nasional
Hasto Sebut 'Amicus Curiae' Megawati Bukan untuk Intervensi MK

Hasto Sebut "Amicus Curiae" Megawati Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Iran Serang Israel, Jokowi Minta Menlu Retno Upayakan Diplomasi Tekan Eskalasi Konflik Timur Tengah

Iran Serang Israel, Jokowi Minta Menlu Retno Upayakan Diplomasi Tekan Eskalasi Konflik Timur Tengah

Nasional
Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Gubernur BI Pastikan Akan Ada Intervensi

Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Gubernur BI Pastikan Akan Ada Intervensi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com