Mahfud: Saya Belum Dengar Larangan Buka Bersama Akan Dicabut

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, dirinya belum mendengar ada rencana larangan buka bersama untuk pejabat dan aparatur sipil negara (ASN) dicabut.

Meski demikian, jika memang benar larangan akan dicabut, menurut dia, prosesnya tidak rumit karena dasar aturannya menggunakan surat edaran (SE).

"Saya belum dengar ada rencana begitu (larangan buka bersama pejabat dan ASN dicabut). Itu kan surat edaran ya, jadi pencabutannya juga sederhana. Ndak usah pakai bilang ke menteri," ujar Mahfud di daerah Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (25/3/2023).

Baca juga: Said Aqil: Larangan Buka Bersama Menyinggung Perasaan, Saya Mohon SE Dicabut

"Kalau mau dicabut, cabut. Kalau mau dijelaskan juga itu, itu kan bukan keputusan presiden. Tetapi, SE dari Sekretaris Kabinet atas arahan presiden. Ya nanti kalau mau dicabut, artinya saya tidak harus tau juga kan," tegas dia.

Sebagaimana diketahui, larangan buka puasa bersama untuk pejabat dan ASN menuai pro dan kontra.

Larangan itu merupakan arahan dari Presiden Joko Widodo yang tertuang dalam Surat Sekretaris Kabinet Nomor 38/Seskab/DKK/03/2023 tentang arahan terkait penyelenggaraan buka puasa bersama yang diteken Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung pada 21 Maret 2023.

Surat tersebut ditujukan kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, dan kepala badan/lembaga.

Di dalam surat itu ada tiga poin arahan Presiden Joko Widodo mengenai buka puasa bersama bagi pejabat dan ASN.

Baca juga: Larangan ASN Gelar Buka Bersama Dikritik, Menag: Mana Ada Pemerintah Anti-Islam?

Pertama, penanganan Covid-19 saat ini dalam transisi dari pandemi menuju endemi sehingga masih diperlukan kehati-hatian.

Kedua, sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan buka puasa bersama pada bulan suci Ramadhan 1444 Hijriah agar ditiadakan.

Ketiga, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) agar menindaklanjuti arahan tersebut kepada para gubernur, bupati, dan wali kota.

Dalam akhiran surat juga ditekankan agar para menteri, kepala instansi, kepala lembaga, serta kepala daerah mematuhi arahan Presiden tersebut dan meneruskan kepada semua pegawai di instansi masing-masing.