Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat Nilai PDI-P dan Gerindra Bakal Koalisi jika Elektabilitas Anies Melejit

Kompas.com - 23/03/2023, 12:51 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai, koalisi antara PDI Perjuangan dan Partai Gerindra mungkin dibentuk bila elektabilitas Anies Baswedan melejit.

Melejitnya elektabilitas Anies dinilai dapat mengancam posisi Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, kader PDI-P dan Gerindra yang elektabilitasnya kini berada di atas Anies.

"Kalau misalnya dalam beberapa bulan ke depan sampai proses pendaftaran ada pola yang menunjukkan Anies Baswedan kembali naik dan kemudian mengancam peringkat 1-2, sangat mungkin akan direspons oleh koalisi antara PDI Perjuangan dengan Gerindra," kata Burhan dalam program Satu Meja Kompas TV, Rabu (21/3/2023) malam.

Baca juga: PKB: Kemesraan Prabowo-Ganjar Semu

Menurut Burhan, PDI-P dan Gerindra pada akhirnya dapat berkoalisi karena kedua partai tersebut mesti menyatukan kekuatan untuk mengalahkan Anies.

Sebab, Burhan menilai, kedua partai tersebut sudah sepakat untuk melanjutkan tradisi pembangunan dan ideologi nasionalisme.

"Mau tidak mau menjadikan Anies sebagai common enemy, kalau misalnya Anies muncul mengancam secara elektoral, itu sulit untuk tidak kedua partai ini bersatu," kata Burhan.

Kendati demikian, Burhan menilai, wacana koalisi PDI-P dan Gerindra lalu menduetkan Ganjar dan Prabowo untuk menghadapi Anies masih terlalu dini.

Alasannya, elektabilitas Ganjar dan Prabowo menunjukkan bahwa keduanya berpeluang melaju ke pemilihan presiden putaran kedua bila pemilihan presiden diikuti oleh tiga kandidat.

"Kemungkinan kedua partai ini bersatu itu menurut saya masih jauh kalau melihat peta hari ini karena bagaimanapun Pak Prabowo dan Pak Ganjar masih punya peluang untuk menang," kata dia.

Baca juga: Pengamat Sebut Kesepakatan Tiga King Maker Bisa Tentukan Terbentuknya Duet Prabowo-Ganjar

Wacana duet Prabowo dan Ganjar serta koalisi antara PDI-P dan Gerindra pada Pemilu 2024 jadi perbincangan hangat belakangan ini.

Desas-desus itu bermula dari momen keakraban keduanya bersama Presiden Joko Widodo dalam acara panen raya di Kebumen, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.

Seolah bersambut, Gerindra tampak memberikan sinyal restu atas wacana itu.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo mengatakan, partainya berpeluang mendukung Ganjar pada pilpres mendatang.

Asalkan, kata dia, dalam kontestasi itu Ganjar berpasangan dengan Prabowo, sebagai calon wakil presiden (cawapres).

“Ya saya kira terbuka kalau Pak Ganjar mau ikut dengan Pak Prabowo, dengan catatan Pak Prabowo calon presiden," kata Hashim saat ditemui di Gedung Joang ‘45, Jakarta, Minggu (12/3/2023).

Berbeda dengan Gerindra, PDI-P menyiratkan penolakan atas wacana duet Prabowo sebagai capres dan Ganjar sebagai cawapres.

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, kader PDI-P harus ditempatkan di kursi calon RI-1.

"Ya, kader dari PDI Perjuangan (harus capres), sebagai partai pemenang pemilu dengan kepercayaan rakyat dua kali berturut-turut tentu saja kami akan mengusung calon presiden," kata Hasto di Sentul, Jawa Barat, Senin (13/3/2023).

Baca juga: Soal Wacana Duet dengan Prabowo, Ganjar: Siapa yang Jodohin? Kita Kerja Dulu

Kendati demikian, Hasto menyatakan, PDI-P tidak akan berjuang sendirian pada Pemilu 2024.

PDI-P terbuka untuk berkoalisi dengan partai lain, dengan syarat kandidat capres harus dari partai banteng.

“Terkait dengan calon presiden, sebagaimana amanat Ibu Megawati Soekarnoputri pada saat hari ulang tahun PDI Perjuangan yang ke-50, PDI Perjuangan akan mendorong kader internal untuk sebagai calon presiden," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Nasional
Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Nasional
Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang 'Hoaks'

Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang "Hoaks"

Nasional
Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok 'Kepedasan' di Level 2

Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok "Kepedasan" di Level 2

Nasional
Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Nasional
Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Nasional
Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Nasional
May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

Nasional
Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Nasional
Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran 'Game Online' Mengandung Kekerasan

Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran "Game Online" Mengandung Kekerasan

Nasional
Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi 'May Day', Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi "May Day", Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Nasional
Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi 'May Day' di Istana

Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi "May Day" di Istana

Nasional
Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Nasional
Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Nasional
Keterangan Istri Brigadir RAT Beda dari Polisi, Kompolnas Tagih Penjelasan ke Polda Sulut

Keterangan Istri Brigadir RAT Beda dari Polisi, Kompolnas Tagih Penjelasan ke Polda Sulut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com