Menyoal Bank Tanah

Selanjutnya dalam Perppu pengaturan tentang Badan Bank Tanah ini kembali dimuat sama persis dengan pengaturan dalam UU Cipta Kerja yang telah diuji formil oleh MK. Dengan demikian, pengaturan mengenai Bank Tanah masih memiliki landasan hukum.

Bertentangan dengan UUPA?

Salah satu keberatan yang diajukan Koalisi Masyarakat Sipil terkait pembentukan Bank Tanah adalah pemahaman bahwa Bank Tanah bertentangan dengan UU Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok- Pokok Agraria (UUPA), khususnya Pasal 2 ayat 2 dan Pasal 20 ayat 1.

Pasal 2 ayat (2) UUPA menegaskan hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, mengatur hubungan dan perbuatan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.

Sedangkan pasal 20 ayat (1) mengatur hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6.

Sementara itu, Pasal 6 menegaskan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.

Mengacu pasal 2 PP Bank Tanah ditegaskan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dibentuk Bank Tanah yang merupakan badan hukum Indonesia.

Bank Tanah diberi kewenangan khusus untuk menjamin ketersediaan tanah dalam rangka ekonomi berkeadilan, untuk kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, konsolidasi lahan, dan reforma agraria.

Selanjutnya Pasal 3 mengatur fungsi Bank Tanah untuk perencanaan, perolehan tanah, pengadaan tanah, pengelolaan tanah, pemanfaatan tanah; dan pendistribusian tanah.

Selanjutnya Pasal 4 PP Bank Tanah menegaskan Bank Tanah bersifat transparan, akuntabel, dan nonprofit.

Konsep Hak Menguasasi Negara sebagaimana dimaksud dalam beberapa putusan MK, menurut Ismail Sunny, MK berketetapan, yang dimaksud dengan hak menguasai negara mencakup lima pengertian.

Negara merumuskan kebijakan (beleid), termasuk melakukan pengaturan (regelen daad), melakukan pengurusan (bestuurdaad), mengelakukan pengelolaan (beheer daad) dan melakukan pengawasan (toezicht houden daad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Hukum Online, 24/11/2007).

Maka bila kita bandingkan keberadaan Bank Tanah sebagaimana diatur dalam PP Nomor 64 tahun 2021, sama sekali tidak bertentangan dengan pasal 2 ayat (2) dan pasal 20 ayat (1).

Pasal 2 ayat (2) terkait dengan Hak Menguasai Negara dikaitkan dengan kedudukan, fungsi dan tugas dari Bank Tanah sama sekali tidak ada pertentangan.

Secara umum keberadaan Bank Tanah untuk mengoptimalkan terlaksananya Hak Menguasai Negara sebagaimana diatur dalam UUPA termasuk juga sesuai dengan pemahaman Hak Menguasai Negara sebagaimana telah dimaknai pula oleh Mahkamah Konstitusi.

Terkait dengan pasal 20 ayat (1) tentang Hak Milik yang disebutkan memiliki fungsi sosial sebagaimana dimaksud pasal 6 UUPA, saya kira juga tidak terkait langsung dengan keberadaan Bank Tanah.