Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Joseph Osdar
Kolumnis

Mantan wartawan harian Kompas. Kolumnis 

Sambernyawa Menggugat Indonesia

Kompas.com - 16/03/2023, 14:28 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

DI BULAN Maret2023 ini, untuk kesekian kalinya saya membaca buku berjudul “Sambernyawa menggugat Indonesia”.

Di halaman 33 sampai 98 buku ini, penulisnya, mengingatkan para pembacanya agar mewaspadai adanya usaha akal-akalan memperpanjang masa jabatan presiden lebih dari dua periode.

Penulisnya juga mengkumandangkan bahaya stabilitas dan kemampanan korupsi di Indonesia yang disertai bahaya kenikmatan kursi kekuasaan, bahaya KKN (Kolusi, korupsi dan nepotisme), serta bahaya feodalisme gaya baru.

Penulis dalam buku terbitan 2011, Soeryo Soedibyo Mangkoehadiningrat, antara lain menunjukan kekuasaan itu kenikmatan yang membahayakan.

Oleh karena itu, setelah gerakan reformasi yang menumbangkan Soeharto dari kursi kepresidenan, memunculkan konstitusi yang membatasi masa jabatan presiden dua periode saja.

Namun, kata buku ini, walau masa jabatan presiden telah dibatasi dua periode, perlu diwaspadai terhadap segala upaya untuk mengakali ketentuan konstitusi ini. Upaya licik ini akan terus berlangsung.

Kalau boleh saya komentar ini terjadi sampai saat ini. Usaha akal-akalan yang licik ini adalah untuk memapankan ambisi sang penguasa mengkekalkan kuasanya.

Akal licik itu, antara lain dilakukan dengan merekayasa secara canggih pemilihan di daerah yang menghasilkan anak, menantu, istri atau bahkan istri muda jadi penguasa. Demokrasi dijadikan topeng cantik atas usaha munafik tersebut.

Cara berbau nepotisme ini tentu hanya salah satu cara licik di antara puluhan cara licik lainnya.

Tentu ada cara dengan pengumpulan massa, survei yang direkayasa secara canggih, memviral big data semu, pengerahan para ponggawa penjilat menyerukan perpanjangan masa jabatan dan pembangunan proyek-proyek mercusuar serta aksi-aksi busuk lainnya.

Nikmat kekuasaan membuat penguasa selalu terlena hingga merasa bahwa negara atau daerah hanya milikinya sendiri…..Nikmat kekuasaan membuat lupa ia presiden bukan raja,” demikian kata penulis buku itu di halaman 93.

Dalam buku ini juga dituliskan, saat ini, banyak pengusaha membangun usahanya dengan cara-cara KKN.

Buku ini juga mengatakan, kecemasan pada era sekarang ini adalah selain politik transaksional kian menguat, kehadiran karakter feodalisme baru, dalam ranah politik nasional atau lokal semakin tampak vulgar.

Republik ini tidak akan beranjak menjadi negara demokratis karena kultur politiknya yang dibangun semata-mata melanjutkan tradisi politik feodal yang diwarisi dari masa lalu (kerajaan),” kata buku setebal 107 halaman ini.

Saya sering mendengar nama Sambernyawa yang banyak disebut oleh beberapa orang Solo sebagai Pangeran Gunung Lawu ini, dari pidato atau uraian panjang lebar secara lisan maupun tertulis Soeharto (presiden kedua RI). Soeharto sangat memuja Pangeran Sambernyawa ini.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com