Wapres Minta Pemda Daftarkan Penduduk Rentan ke BPJS Kesehatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta pemerintah daerah (pemda) untuk mendaftarkan para penduduk rentan ke dalam BPJS Kesehatan. Penduduk rentan tersebut, meliputi lansia, penyandang disabilitas, hingga masyarakat telantar.

Hal ini dilakukan untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan program JKN dari seluruh pemangku kepentingan sehingga tidak sebatas pemenuhan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022.

Dia bilang, optimalisasi lebih dilandasi dengan itikad untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan bagi seluruh masyarakat.

Baca juga: Wapres Nilai Sudah Ada Gejala Polarisasi Jelang Pemilu 2024

"Pemerintah daerah saya minta dapat mengambil peran lebih dengan mendaftarkan penduduk rentan ke BPJS Kesehatan, antara lain para penyandang disabilitas, warga lanjut usia, dan masyarakat terlantar," kata Ma'ruf saat ditemui di Balai Sudirman, Jakarta Selatan, Selasa (14/3/2023).

Saya mengapresiasi komitmen penyediaan anggaran daerah untuk membayar iuran jaminan kesehatan. Pendanaan yang kuat akan menjamin keberlanjutan program secara berkesinambungan.

Selain itu, kata Ma'ruf, pemerintah daerah harus memastikan seluruh pemberi kerja di wilayahnya sudah mendaftarkan para pekerja dan anggota keluarganya tanpa terkecuali.

Baca juga: Wapres: Strategi Polarisasi Mungkin Memenangkan Suara, tapi Merusak Negara

Tak hanya itu, pemda perlu mendorong penduduk pekerja informal yang mampu secara finansial untuk mendaftarkan dirinya dan keluarganya dalam Program JKN.

Ma'ruf berharap, pemerintah daerah turut mendorong upaya peningkatan mutu layanan kesehatan melalui penyediaan fasilitas kesehatan termasuk SDM kesehatan.

"Sehingga masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan yang bermutu," tutur Ma'ruf.

Lebih lanjut ia menyampaikan, program JKN harus betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, sekaligus membanggakan bagi bangsa Indonesia.

Baca juga: Wapres Maruf Amin Terima Ucapan Selamat Ulang Tahun dari Jokowi lewat Telepon

Oleh karena itu, ia meminta semua pihak bersinergi untuk memastikan seluruh penduduk dilindungi dalam program BPJS Kesehatan.

"Saya minta agar sinergi antara BPJS Kesehatan, Kementerian/ Lembaga, bersama seluruh Pemda dapat terus dioptimalkan untuk memastikan seluruh penduduk dilindungi dalam program JKN," jelas Ma'ruf.