Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Gaya Hidup Mewah Pejabat Kemenkeu, Surya Paloh Ingatkan Asas Kepantasan

Kompas.com - 10/03/2023, 22:27 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengingatkan soal asas kepantasan bagi pejabat publik.

Hal itu disampaikannya dalam menanggapi gaya hidup mewah sejumlah pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyusul terungkapnya harta kekayaan mantan pegawai Ditjen Pajak, Rafael Alun Trisambodo.

"Itu komitmen kita bersama kan, (soal) asas kepantasan," kata Surya ditemui di Nasdem Tower, Jakarta, Jumat (10/3/2023).

Baca juga: Rafael Alun Trisambodo Simpan Rp 37 M di Safe Deposit Box, PPATK Duga Uang dari Suap

Surya menyampaikan bahwa penting bagi pejabat publik untuk mengedepankan asas kepantasan. 

Hal itu, menurut dia, berkaitan dengan suri tauladan untuk menjadi seorang pemimpin.

Ia pun heran apabila seorang pejabat publik maupun pemimpin justru tidak menjadi teladan bagi rakyat.

"Bagi kita untuk meneruskan kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak kalah pentingnya adalah suri keteladanan," kata dia. 

"Keteladanan, bangsa ini haus akan keteladanan. Negeri ini haus, butuh, menjerit. Tolonglah para pemimpin, para elite bangsa ini, tolong beri keteladanan. Kami lagi sakit, bangsa sedang menjerit," ujar Surya lagi.

Jika tak ada sosok yang diteladani, menurut Surya, siap-siap bangsa ini mengalami kenyataan bahwa hukum rimba telah bergeser ke kota.

Baca juga: Surya Paloh Heran, Meski Ada KPK, Indeks Persepsi Korupsi Menurun

Belakangan ini, Kementerian Keuangan menjadi sorotan publik, tepatnya setelah kasus pengeroyokan oleh anak mantan pegawai Ditjen Pajak, Rafael Alun Trisambodo terhadap David (17).

Kasus yang bermula dari pengeroyokan itu berujung pada terungkapnya gaya hidup mewah sejumlah pegawai pajak.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengaku sangat terganggu dengan fenomena PNS Kemenkeu maupun anggota keluarganya yang hobi pamer gaya hidup mewah.

Menurut dia, sebagai kementerian yang mengelola pemasukan dan pengeluaran negara, institusinya sangat mengedepankan kepercayaan masyarakat sebagai harga mati.

Baca juga: Soal Transaksi Rp 300 Triliun di Kemenkeu, Ini Penjelasan PPATK

Gaya hidup yang dipamerkan PNS Kemenkeu dan keluarganya bisa membuat sentimen negatif di masyarakat, sehingga bermunculan anggapan kalau uang pajak yang dibayarkan rakyat bukan untuk pembangunan sepenuhnya, tapi malah dikorupsi.

"Itu kan harapan dan kerangka disiplin yang adil, jadi saya katakan waktu Anda masuk di Kemenkeu dan di sumpah menjadi ASN, pejabat Anda tidak bisa menghindar dari harapan masyarakat itu," ujar Sri Mulyani dikutip dari siaran Rosi Kompas TV, Jumat (3/3/2023).

Ia mengatakan, PNS yang bekerja di Kementerian Keuangan sangat tidak elok memamerkan harta kekayaan maupun gaya hidup mewah lantaran besarnya nominal remunerisasi gaji mereka dibayarkan dari uang pajak rakyat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Nasional
Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin:  Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin: Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Nasional
Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Nasional
Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta 'Selfie'

Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta "Selfie"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com