Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemilu Proporsional Terbuka Dinilai Tak Ramah Buat Psikologi Pemilih

Kompas.com - 10/03/2023, 18:00 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA. KOMPAS.com - Sistem pemilihan umum (Pemilu) proporsional terbuka yang saat ini tengah dibahas di Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai tidak ramah terhadap psikologi calon pemilih.

Menurut pakar psikologi politik Universitas Indonesia Hamdi Muluk, sistem pemilu yang diterapkan saat ini terlampau rumit bagi masyarakat.

Kerumitan itu bisa dilihat dari teknis penyelenggaraan, jumlah peserta, model surat suara, hingga mekanisme penghitungan suara.

"Saya sebagai psikolog politik melihat orang enggal mungkin memilih opsi yang ajeg kalau pilihannya banyak. Kan sekarang setiap Pemilu partainya banyak, calegnya banyak. Manusia itu hanya bisa membedakan maksimal 3 atau 4 pilihan. Itu sudah paling baik. Makanya menurut saya, pemilu kita tidak ramah dari sisi psikologi voter (pemilih)," kata Hamdi saat dihubungi Kompas.com, Kamis (9/3/2023).

Baca juga: Di Sidang MK, Yusril: Sistem Proporsional Terbuka Bikin Parpol Jagokan Kader Partai Lain

Hamdi menilai, sistem kepartaian yang ada membuat masyarakat semakin bingung menentukan pilihan.

Penyebabnya, kata Hamdi, tidak ada partai yang benar-benar teguh menampilkan ciri ideologinya sehingga yang terjadi masyarakat hanya memilih sosok politikus yang populer dan dekat dengan mereka, bukan kader yang dibina dengan pemahaman ideologi partai.

"Kalau dibuka terus seperti ini, partai semakin banyak semakin enggak jelas ideologinya. Kalau bisa dikerucutkan saja jadi 4 atau 5 partai. Caranya apa? Naikkan saja parliamentary threshold. Pasti nanti banyak yang akan menggabungkan diri. Dengan begitu nanti akan muncul ciri ideologi partainya," ucap Hamdi.

Hamdi juga menilai dengan sistem multipartai ekstrem seperti saat ini hanya membuat pemilihan umum sekadar pesta demokrasi tanpa nilai ideologi yang diperjuangkan.

Baca juga: Yusril: Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Lemahkan Parpol secara Struktural

"Kampanye dalam demokrasi itu kan pertarungan untuk memenangkan gagasan atau ide terhadap calon pemilih. Kalau ideologi saja enggak ada apa yang mau dimenangkan? Jadinya pemilu ya cuma pesta-pesta saja. Ramai iya, tapi enggak enggak ada yang diperjuangkan," papar Hamdi.

"Sekarang kalau di satu daerah pemilihan ada lebih dari 10 calon legislatif, semuanya kampanye, janjinya mirip-mirip. Rakyat mesti pilih siapa? Pasti yang populer kan. Yang suka ngasih sembako misalnya. Padahal ada kader yang bagus, pemahaman ideologi baik, tetap kalah sama yang populer," ucap Hamdi.

Menurut Hamdi, dengan kondisi seperti saat ini juga membuat sistem pemilu proporsional terbuka semakin rumit.

"Jadi sebenarnya cara untuk calon legislator dihargai hak-haknya dipermudah, sementara calon pemilih tidak dihargai haknya untuk memilih tanpa kerumitan," ucap Hamdi.

Baca juga: Tanggapi Yusril, PPP: Enggak Ada Parpol Murni Jualan Ideologi...

Hamdi mengatakan, dari hasil penelitian Laboratorium Psikologi Politik UI terungkap hanya 4 ideologi itu yang hidup di masyarakat Indonesia.

Ideologi yang hidup di masyarakat menurut penelitian itu adalah nasionalisme-sosialisme, nasional demokrat, pro ekonomi atau pasar bebas, dan agamis atau kelompok Islam.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menyatakan saat ini di Indonesia hanya ada 2 partai ideologis.

Halaman:


Terkini Lainnya

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com