Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Yusril Kritik Parpol Tak Ideologis, Pakar: Indonesia Tak Butuh Banyak Partai

Kompas.com - 10/03/2023, 17:28 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Perdebatan tentang sistem pemilu proporsional tertutup atau terbuka dinilai tidak bakal terjadi jika terbentuk kesepakatan bersama untuk menyederhanakan sistem kepartaian, supaya ideologi yang menjadi landasan partai terlihat dan kaderisasi berjalan baik.

Menurut pakar psikologi politik Universitas Indonesia Hamdi Muluk, jika jumlah partai politik di Indonesia semakin mengerucut maka dengan sendirinya ideologi yang diusung akan terlihat jelas.

Jika hal itu terjadi, kata Hamdi, akan memudahkan masyarakat sebagai calon pemilih menentukan pilihan saat Pemilu.

"Mungkin ide saya ini tidak populer, tapi kenyataannya memang kita enggak butuh banyak partai. Cukup 4 atau 5. Karena kalau mempertahankan sistem kepartaian seperti saat ini maka dampaknya adalah sistem pemilu yang rumit," kata Hamdi saat dihubungi Kompas.com, Kamis (9/3/2023).

Baca juga: Di Sidang MK, Yusril: Sistem Proporsional Terbuka Bikin Parpol Jagokan Kader Partai Lain

Hamdi menyampaikan hal itu menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra.

Menurut Yusril, saat ini hanya terdapat 2 partai politik di Indonesia yang memegang ideologi, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan PBB.

Hamdi mengatakan, ciri-ciri partai yang digerakkan oleh ideologi bisa terlihat prinsip-prinsip politiknya, tujuan politik dan gerakannya jelas berdasarkan ideologi, serta sistem kaderisasi yang kuat dan disiplin.

Menurut Hamdi saat ini partai yang memperlihatkan ideologinya memang sedikit.

Contohnya seperti PDI-P yang lekat dengan ideologi nasionalisme-sosialisme, Golkar dengan prinsip nasional-demokrat, serta kelompok yang berdasarkan agama atau Islam seperti Partai Keadilan Sejahtera, PBB, dan Partai Persatuan Pembangunan.

Baca juga: Yusril: Partai Ideologis Hanya PDI-P dan PBB, Sisanya Pragmatis

Terakhir ada kelompok Islam nasionalis seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Hamdi menyampaikan, dari hasil penelitian Laboratorium Psikologi Politik UI terungkap hanya 4 ideologi itu yang hidup di masyarakat Indonesia.

Maka dari itu menurut Hamdi, sebaiknya masyarakat memikirkan ulang menyederhanakan sistem kepartaian supaya tetap bisa mengakomodasi aspirasi dan menekan biaya politik.

"Kalau jumlah partai politik tidak terlalu banyak, ideologinya jelas, dan kaderisasi jalan isu proporsional terbuka atau tertutup itu dengan sendirinya menjadi tidak relevan," ucap Hamdi yang merupakan Kepala Laboratorium Psikologi Politik UI.

Baca juga: Yusril: Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Lemahkan Parpol secara Struktural

Sebelumnya diberitakan, Yusril menyampaikan hal itu setelah memberikan keterangan sebagai pihak terkait dalam sidang lanjutan uji materi sistem pemilu proporsional terbuka yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Sementara partai ideologis ini kan cuma tinggal dua, PDI-P sama PBB. Yang lain-lain kan partai pragmatis semua, bukan partai ideologis. Tidak ada akar ideologisnya," ujar Yusril kepada wartawan, Rabu (8/3/2023).

Halaman:


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com