Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Beri Kuliah Umum di Kyoto, Wapres Sebut Tenggang Rasa Kunci Toleransi dan Persatuan

Kompas.com - 08/03/2023, 17:22 WIB
Ardito Ramadhan,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com- Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menilai, karakter yang bertenggang rasa merupakan kunci dari kuatnya sikap toleransi dan persatuan masyarakat Indonesia.

Hal ini disampaikan Ma'ruf Amin saat memberikan kuliah umum bertajuk "Pengalaman Indonesia dalam Memperkuat Dialog Lintas Agama dan Islam Moderat sebagai Kontribusi untuk Menciptakan Perdamaian Dunia" di Universitas Kyoto, Jepang, Rabu (8/3/2023).

"Karakter masyarakat Indonesia yang selalu mengedepankan tenggang rasa menjadi kunci dari kuatnya sikap toleransi dan persatuan ini," kata Ma'ruf Amin dalam keterangan pers, Rabu.

Ma'ruf Amin mengklaim, perbedaan pendapat di tengah masyarakat Indonesia umumnya tidak sampai menimbulkan pertikaian dan konflik yang keras.

Baca juga: Wapres Nilai Pemuka Agama Perlu Duduk Bersama untuk Hentikan Konflik

Padahal, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang plural, baik dari segi, agama, dan suku. Jumlah penduduk Indonesia pun mencapai 269 juta orang yang terdiri dari 714 suku dan enam agama yang diakui secara resmi.

"Jika terjadi benturan atau pertikaian, baik terkait dengan orientasi keagamaan, kepentingan politik atau ekonomi, masyarakat biasanya menggunakan kearifan lokal untuk meredam konflik," ujar Ma'ruf Amin.

Ia juga mengungkapkan, ada empat bingkai pendekatan yang digunakan oleh bangsa Indonesia dalam merawat kedamaian dan kerukunan di tengah masayrakat yang majemuk.

Bingkai pertama adalah bingkai teologis, di mana pemerintah menyosialisasikan teologi kerukunan dan kedamaian pada masing-masing agama yang ada di Indonesia.

Baca juga: Wapres Sebut Jepang Beri Perhatian Besar terhadap Wisata Ramah Muslim

Dalam konteks teologi kerukunan, kata Ma'ruf, Indonesia mendorong ikatan persaudaraan untuk memperkuat Indonesia yang plural.

Persaudaraan itu meliputi empat bentuk, yakni persaudaraan dalam agama Islam, persaudaraan keagamaan, persaudaraan kebangsaan, serta persaudaraan kemanusiaan.

Bingkai kedua adalah bingkai politik yakni penguatan loyalitas pada kesepakatan nasional yang terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"(Bingkai ketiga) bingkai sosiologis, yakni revitalisasi kearifan lokal yang mendukung kehidupan yang damai dan rukun. Setiap masyarakat di berbagai daerah di Indonesia memiliki kearifan lokal untuk menyelesaikan pertikaian dan konflik di masyarakat," kata Ma'ruf Amin.

Baca juga: Kunker ke Jepang, Wapres Akan Bicara Soal Toleransi Beragama dan Resmikan Masjid Istiqlal

Bingkai terakhir adalah bingkai yuridis yang diimplementasikan dengan penguatan regulasi dengan kehidupan bangsa secara rukun dan damai serta penegakan hukum terhadap yang melanggar.

Ma'ruf Amin mengatakan,, pemerintah serta organisasi-organisasi keagamaan di Indonesia terus mempromosikan dialog lintas agama.

Selain itu, kata Ma'ruf, Indonesia juga memiliki Forum Kerukunan Umat Beragama di tingkat provinsi serta kabupaten/kota yang beranggotakan majelis-majelis agama.

"(FKUB dibentuk) untuk mencegah terjadinya konflik berlatar belakang agama dan sekaligus menyelesaikan perselisihan internal dan lintas umat beragama," kata mantan ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) tersebut.

Baca juga: Diundang Berkunjung ke Hiroshima, Wapres: Itu Kota Paling Dikenal di Indonesia

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gus Muhdlor Cabut Gugatan Praperadilan untuk Revisi

Gus Muhdlor Cabut Gugatan Praperadilan untuk Revisi

Nasional
KPU Sebut Faktor Kesiapan Bikin Calon Independen Batal Daftar Pilkada 2024

KPU Sebut Faktor Kesiapan Bikin Calon Independen Batal Daftar Pilkada 2024

Nasional
Hal yang Perlu Diperhatikan Saat Jemaah Haji Tinggalkan Hotel untuk Ibadah di Masjid Nabawi

Hal yang Perlu Diperhatikan Saat Jemaah Haji Tinggalkan Hotel untuk Ibadah di Masjid Nabawi

Nasional
Pakar: Ada 1 Opsi Ubah UU Kementerian Negara, Ajukan Uji Materi ke MK tapi...

Pakar: Ada 1 Opsi Ubah UU Kementerian Negara, Ajukan Uji Materi ke MK tapi...

Nasional
Suhu Madinah Capai 40 Derajat, Kemenag Minta Jemaah Haji Tak Paksakan Diri Ibadah di Masjid Nabawi

Suhu Madinah Capai 40 Derajat, Kemenag Minta Jemaah Haji Tak Paksakan Diri Ibadah di Masjid Nabawi

Nasional
MKMK Diminta Pecat Anwar Usman Usai Sewa Pengacara KPU untuk Lawan MK di PTUN

MKMK Diminta Pecat Anwar Usman Usai Sewa Pengacara KPU untuk Lawan MK di PTUN

Nasional
Lewat Pesantren Gemilang, Dompet Dhuafa Ajak Donatur Lansia Jalin Silaturahmi dan Saling Memotivasi

Lewat Pesantren Gemilang, Dompet Dhuafa Ajak Donatur Lansia Jalin Silaturahmi dan Saling Memotivasi

Nasional
Hari Pertama Penerbangan Haji, 4.500 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Hari Pertama Penerbangan Haji, 4.500 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Ajak Masyarakat Sultra Doa Bersama supaya Bantuan Beras Diperpanjang

Jokowi Ajak Masyarakat Sultra Doa Bersama supaya Bantuan Beras Diperpanjang

Nasional
World Water Forum Ke-10, Ajang Pertemuan Terbesar untuk Rumuskan Solusi Persoalan Sumber Daya Air

World Water Forum Ke-10, Ajang Pertemuan Terbesar untuk Rumuskan Solusi Persoalan Sumber Daya Air

Nasional
Syarat Sulit dan Waktu Mepet, Pengamat Prediksi Calon Nonpartai Berkurang pada Pilkada 2024

Syarat Sulit dan Waktu Mepet, Pengamat Prediksi Calon Nonpartai Berkurang pada Pilkada 2024

Nasional
MKMK Sudah Terima Laporan Pelanggaran Etik Anwar Usman

MKMK Sudah Terima Laporan Pelanggaran Etik Anwar Usman

Nasional
Anak SYL Minta Pejabat Kementan Biayai Renovasi Kamar Rp 200 Juta

Anak SYL Minta Pejabat Kementan Biayai Renovasi Kamar Rp 200 Juta

Nasional
Agus Rahardjo Sebut Penyidik KPK Tunduk ke Atasan di Kejaksaan, Kejagung: Jangan Asal 'Statement'

Agus Rahardjo Sebut Penyidik KPK Tunduk ke Atasan di Kejaksaan, Kejagung: Jangan Asal "Statement"

Nasional
Stafsus SYL Disebut Minta Kementan Danai Pengadaan Paket Sembako Senilai Rp 1,9 Miliar

Stafsus SYL Disebut Minta Kementan Danai Pengadaan Paket Sembako Senilai Rp 1,9 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com