Pengamat: Bisa Pusing kalau Setiap PN Bisa Putuskan Penundaan Pemilu, Bukan Kewenangannya

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum tata negara, Feri Amsari mengatakan, akan ada banyak kebingungan jika Pengadilan Negeri memiliki kewenangan penundaan pemilu.

Sebab, menurut dia, setiap daerah punya pengadilan tingkat satu ini. Apabila semua memutuskan penundaan pemilu dengan waktu yang berbeda, akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

"Kalau kemudian berwenang untuk menunda pemilu karena adanya kesalahan keperdataan PMH (perbuatan melawan hukum) dalam proses tahapan pemilu, itu artinya PN di Padang, atau (PN) di Jabar itu juga bisa menyatakan penundaan pemilu kalau itu kewenangan PN," ujar Feri dalam diskusi publik MNC Trijaya, Sabtu (4/3/2023).

"Kan jadi pusing kita kalau setiap PN memutus penundaan. Jadi ini jelas bukan kewenangan," kata dia.

Baca juga: Langkah KPU Tetap Lanjutkan Pemilu Dinilai Tepat meski PN Jakpus Perintahkan Penundaan

Di sisi lain, kata Feri, perkara keperdataan yang diajukan Partai Prima tak seharusnya diputuskan dengan penundaan pemilu.

Hakim bisa saja memutuskan agar verifikasi yang menyebabkan Partai Prima gagal lolos tahap seleksi diperbaiki, bukan justru memutuskan agar pemilu ditunda.

"Kalau itu masalah keperdataannya perbaiki saja itu oleh keputusan peradilan. Tapi kok tiba-tiba loncat ke masalah hukum publik yaitu soal penyelenggaraan pemilu. Jadi dari hukum privat perdata ke hukum publik, saya juga enggak ngerti ini hakim," ucap dia.

Menurut Feri, putusan hakim PN Jakarta Pusat tidak masuk akal karena memberikan putusan tidak sesuai dengan kewenangan.

"Karena enggak masuk akal adanya loncatan-loncatan seperti itu karena pasti melanggar kompetensi yuridiksi peradilan dalam penanganan perkara," kata dia.

Baca juga: Putusan PN Jakpus Diduga Upaya Lanjutan Operasi Kekuasaan buat Tunda Pemilu, Prima Hanya Pion

Adapun Prima melaporkan KPU karena merasa dirugikan dalam tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu 2024.

Dalam tahapan verifikasi administrasi, Prima dinyatakan tidak memenuhi syarat keanggotaan sehingga tidak bisa berproses ke tahapan verifikasi faktual.

Terkini, Juru Bicara PN Jakpus Zulkifli Atjo mengatakan, putusan gugatan Partai Prima terhadap KPU belum berkekuatan hukum tetap atau inkracht.

Zulkifli mengatakan, masih banyak ruang bagi pihak tergugat, dalam hal ini KPU untuk melakukan upaya hukum lanjutan seperti banding dan kasasi jika tidak sependapat dengan putusan yang telah diketuk oleh majelis hakim tersebut.

"Jadi upayanya itu ada banding, ada kasasi, ini bukan sengketa partai politik ya. Ini adalah sengketa gugatan melawan hukum,” kata Zulkifli saat ditemui di PN Jakarta Pusat, Kamis malam.

“Saya dengar dalam putusan ini KPU sudah menyatakan banding. Tentu kita akan tunggu putusannya apakah Pengadilan Tinggi DKI sependapat dengan PN Jakarta Pusat kita tunggu lagi," ucap dia.

Kendati demikian, PN Jakarta Pusat membantah adanya putusan pengadilan yang memerintahkan KPU untuk melakukan penundaan Pemilu 2024.

Zulkifli menegaskan, amar putusan atas gugatan Prima adalah menghukum untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024.