Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Elektabilitas Ganjar Makin Naik, PDI-P: Dalam Demokrasi Elektoral, Survei Tergantung Sponsor

Kompas.com - 02/03/2023, 20:52 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menyebut bahwa hasil survei akan bergantung kepada pihak penyokong survei itu.

Hal itu disampaikannya merespons hasil survei elektabilitas Gubernur Jawa Tengah sekaligus kader PDI-P Ganjar Pranowo yang belakangan semakin naik menduduki posisi pertama sebagai calon presiden (capres).

"Yang namanya survei ini kan suatu persepsi yang sangat dinamis, yang mencerminkan apa yang dipersepsikan rakyat dalam situasi ketika survei dilaksanakan," kata Hasto ditemui di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Kamis (2/3/2023).

"Di dalam demokrasi elektoral, survei itu juga banyak motif. Tergantung siapa sponsornya," ujarnya lagi.

Baca juga: PAN Dukung Ganjar Capres, PDI-P Sebut Belum Ada Komunikasi

Hasto kemudian menjelaskan bagaimana partainya memandang sosok pemimpin nasional yang mesti dicari.

Menurutnya, PDI-P meyakini bahwa sosok pemimpin adalah seseorang yang bertanggungjawab untuk membawa kejayaan Indonesia.

"Itu diperlukan kepemimpinan yang ideologis, visioner, membumi, yang punya kemampuan profesional, dan rekam jejak yang baik," kata Hasto.

Oleh karena itu, Hasto mengungkapkan, banyak pertimbangan untuk menentukan calon pemimpin. Dalam artian, tidak hanya dari hasil survei.

Baca juga: Ganjar Ramai Didukung Jadi Capres, PDI-P: Ada Motif Jalan Pintas karena Tak Lakukan Kaderisasi

Kemudian, Hasto kembali mengingatkan bahwa kewenangan terkait pencapresan ada di tangan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

"Banyak pertimbangannya dan Ibu Mega yang nantinya bakal ambil keputusan itu," ujar Hasto.

Sebagaimana diketahui, elektabilitas Ganjar Pranowo terekam dalam sejumlah survei mengalami kenaikan.

Salah satu contohnya, jajak pendapat Litbang Kompas terkini menunjukkan bahwa Ganjar berada di urutan pertama dengan tingkat elektabilitas 25,3 persen.

Angka itu meningkat 2,1 persen ketimbang survei Oktober 2022, di mana Gubernur Jawa Tengah itu memiliki tingkat elektoral 23,2 persen.

Baca juga: Dukung Ganjar Jadi Capres, PAN Dinilai Cari Keuntungan Pribadi buat Katrol Elektabilitas

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi Sebut Indonesia Akan Terdampak Gelombang Panas Empat Bulan ke Depan

Jokowi Sebut Indonesia Akan Terdampak Gelombang Panas Empat Bulan ke Depan

Nasional
Duetkan Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Kurang Diuntungkan Secara Elektoral

Duetkan Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Kurang Diuntungkan Secara Elektoral

Nasional
3 Desa Dekat IKN Banjir, BNPB: Tak Berdampak Langsung ke Pembangunan

3 Desa Dekat IKN Banjir, BNPB: Tak Berdampak Langsung ke Pembangunan

Nasional
Wakasad Kunjungi Pabrik “Drone” Bayraktar di Turkiye

Wakasad Kunjungi Pabrik “Drone” Bayraktar di Turkiye

Nasional
Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024, PKS Dianggap Menjaga Daya Tawar Politik

Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024, PKS Dianggap Menjaga Daya Tawar Politik

Nasional
Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

Nasional
Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Nasional
Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Nasional
Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Nasional
DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi 'Online' ke MKD

DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi "Online" ke MKD

Nasional
Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Nasional
PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Nasional
Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com