Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pilot Susi Air Tak Kunjung Dibebaskan, Panglima TNI: KKB Berbaur dengan Masyarakat

Kompas.com - 28/02/2023, 08:26 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengakui, tidak mudah membebaskan pilot maskapai Susi Air, Philips Mark Methrtens (37), dari sandera kelompok kriminal bersenjata (KKB).

Sebab, menurut Yudo, KKB berbaur dengan masyarakat.

“Tidak mudah mengambil kelompok ini karena mereka berbaur dengan masyarakat. Kita akan mengutamakan cara persuasif, kita tidak mau masyarakat yang tidak tahu apa-apa menjadi korban,” ujar Yudo dalam siaran pers Pusat Penerangan TNI, Selasa (28/2/2023) pagi.

Yudo menambahkan, tidak ada penambahkan pasukan yang dikerahkan dalam operasi pembebasan pilot Philips. Pasukan bersifat organik atau yang sudah tergelar di sana.

Baca juga: Penculikan Pilot Susi Air: Senjata Makan Tuan bagi OPM

“Tidak ada bantuan dari mana-mana. Di lapangan hanya TNI dan Polri, sekarang bagaimana caranya membebaskan sandera dengan selamat,” kata Yudo.

Yudo juga mengatakan, belum ada target kapan operasi pembebasan itu dirampungkan.

“Kita enggak ada target. Itu tadi, mereka (KKB) berlindung selalu dengan masyarakat, malah dengan anak-anak. Ya kita usahakan ya sedapat mungkin kita laksanakan secara persuasif. Kita tidak mau masyarakat menjadi korban karena itu,” kata Yudo di Mako Paspampres, Jakarta, Senin (27/2/2023), lewat rekaman suara yang dikirimkan Puspen TNI.

Selain TNI-Polri, upaya persuasif juga turut dilakukan Bupati Nduga dan sejumlah tokoh masyarakat.

Baca juga: Hari Ke-20 Pencarian Pilot Susi Air, Panglima TNI: KKB Berpindah-pindah, Tidak Mudah

“Negosiasi dilaksanakan oleh Pak Bupati dan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat. Kami fasilitasi usaha-usaha mereka,” ujar Yudo.

Adapun Philips yang merupakan warga negara Selandia Baru bersama lima penumpang Susi Air hilang kontak sesaat setelah mereka mendarat di Bandar Udara Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, pada Selasa (7/2/2023).

Pesawat dengan nomor registrasi PK-BVY itu diduga dibakar oleh KKB pimpinan Egianus Kogoya sesaat setelah mendarat.

Baca juga: Soal Pilot Susi Air, Wapres: Sebenarnya Pasukan Kita Mampu Membebaskan dengan Cepat

Lima penumpang merupakan orang asli Papua (OAP). Kelimanya telah dievakuasi dan kembali ke rumah masing-masing. Sementara Philips masih dibawa KKB.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com