Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Ari Junaedi
Akademisi dan konsultan komunikasi

Doktor komunikasi politik & Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama.

Kelakuan "Sultan" Pegawai Pajak

Kompas.com - 25/02/2023, 14:37 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Pemberian gaji dan tunjangan kinerja yang jauh lebih besar dari kementerian dan badan negara lain ternyata tidak berdampak kepada mental “nilep” dan “celamitan” dari sebagian oknum pegawai Pajak.

Ke delapan, hal ini sudah masuk dalam “radar” Sri Mulyani akan kekhawatiran terjadinya gelombang ketidakpatuhan atau pembangkangan para wajib pajak untuk tidak patuh menunaikan pembayaran pajak.

Padahal pajak penghasilan perorangan adalah salah satu sumber utama pemasukan bagi kas negara.

Ngapain bayar pajak jika uangnya dikemplang untuk memanjakan anak pegawai pajak dengan gaya hidup bak sultan?" Komentar-komentar seperti ini sudah bertebaran di jagat maya usai kelakuan Mario dan timbunan harta Rafael terbongkar.

Di mana fungsi Inspektorat Kemenkeu?

Seorang ayah yang menjadi pejabat Kantor Pajak mengumpulkan seluruh keluarganya usai kejadian sial menimpa rekan sejawatnya.

Sang ayah ingin keluarganya tampil seperti rakyat jelata. Mandi yang biasanya menggunakan sabun cair, harus diganti dengan sabun batangan. Itu pun jika mau habis diminta ayahnya agar potongan sabun ditempelkan ke sabun yang masih baru.

Shower untuk mandi juga diperintahkan diganti dengan gayung berbentuk hati, seperti penghuni kontrakan. Agar lebih identik dengan orang “kere” malah sang ayah meminta anaknya yang tengah indekost agar memilih kamar kontrakan dengan kamar mandi di luar.

Masih dirasa kurang, sang ayah yang tajir melintir karena pat gulipat pembayaran pajak meminta anaknya yang kadung memamerkan motor gedenya bermerek asal negara Uwak Sam untuk disimpan di ruang tamu.

Kalaupun mau keluar, harus mengenakan keranjang seperti pengantar paket di jok belakang mogenya.

Kreatifitas pengguna media sosial di tanah air langsung tertantang begitu kasus “ketengilan” dan kekejaman putra pejabat pegawai Pajak mencuat ke permukaan.

Kisah “lamunan” di atas hanyalah menunjukkan kekesalan para pengguna media sosial akan kekejaman Mario terhadap David serta “kehebatan” Rafael memperoleh aset kekayaan yang luar biasa.

Kasus-kasus penyalahgunaan jabatan, pelanggaran integritas atau deteksi dini penyimpangan oknum di suatu kementerian sebetulnya bisa dieliminir jika fungsi inspektorat berjalan dengan baik.

Jika mengurai kasus Rafael Alun Trisambodo, dengan mudah publik melihat ada sesuatu hal sehingga fungsi-fungsi inspektorat di Kementerian Keuangan tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya.

Kalimat ini saya gunakan untuk mengganti kata “lumpuh” atau inspektorat hanya menjadi asesoris kementerian saja.

Menteri Keuangan Sri Mulyani membantah kalau pemeriksaan harta kekayaan yang dimiliki Rafael hanya dilakukan setelah kasus kriminal yang melibatkan Mario tengah mencuat dan menjadi sorotan publik soal ketidakwajaran harta yang dimiliki Rafael.

Inspektorat Kementerian Keuangan diakui Sri Mulyani sudah memeriksa profiling dan mengetahui lama perihal sepak terjang Rafael Alun Trisambodo.

Hanya saja, Inspektorat tidak melakukan tindakan lebih lanjut. Sri berjanji akan mengevaluasi jajarannya akan ketidakberesan tersebut (Kompas.com, 24/02/2023).

Kelemahan Inspektorat Kementerian Keuangan juga semakin nampak jika melihat hasil analisis kekayaan Rafael yang telah dikirimkan sejak lama oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tanpa ada tanggapan.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com