Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Perintahkan Izin Acara Seni dan Olahraga Keluar Satu Bulan Sebelum Pelaksanaan

Kompas.com - 23/02/2023, 10:45 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta kepada Polri dan pemerintah daerah agar tidak menghambat izin kegiatan seni dan olahraga di daerah demi menggenjot konsumsi masyarakat.

Jokowi menyatakan, ia sudah memerintahkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar izin kegiatan seni dan olahraga dapat keluar satu bulan sebelum acara berlangsung.

"Saya kemarin sudah perintahkan kepada Kapolri, izin itu harus sebulan sebelumnya sudah harus keluar, minimal sebulan sebelumnya sudah harus keluar," kata Jokowi saat memberikan arahan dalam Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia di Balikpapan, Kamis (23/2/2023).

Baca juga: Ke Para Gubernur, Jokowi: Kita Dorong Masyarakat untuk Belanja, Bukan Hemat

Ia menuturkan, beberapa penyelenggara acara mengeluh soal lambatnya pemberian izin dari aparat, bahkan ada izin yang baru keluar 2-3 hari sebelum acara berlangsung.

Menurut Jokowi, izin seperti ini mesti diberikan sejak jauh hari supaya penyelenggara dapat mempromosikan acaranya.

"Syukur bisa dua bulan sebelumnya (izin) sudah dikeluarkan sehingga yang memiliki acara itu bisa mempromosikan acaranya dengan baik, bukan dua hari sebelumnya, enggak," kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Kepada para gubernur, Jokowi juga meminta agar pemerintah daerah tidak menghambat izin penyelenggaraan kegiatan seni dan olahraga.

"Kemarin saya sudah titip ke Kapolri, sekarang saya ketemu para gubernur, wakil gubernur, dan sekda untuk izin-izin masalah ini jangan ada yang dihambat karena menyangkut belanja masyarakat," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi Sebut Nama Capres di Harlah PPP, Demokrat: Artinya Wacana Penundaan Pemilu Gugur

Ia mengatakan, pada 2022, terdapat dana sebesar Rp 690 triliun yang tertahan di bank karena masyarakat cenderung ingin menabung ketimbang membelanjakannya.

Adapun saat ini pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) sudah dicabut dan dapat menjadi momentum untuk meningkatkan belanja masyarakat yang bakal berdampak ke pertumbuhan ekonomi.

"Yang ditahan Rp 690 triliun tadi, biar itu keluar, dibelanjakan. Enggak apa-apa, untuk nonton konser misalnya, nonton sepak bola, dia akan spending masyarakat itu. Belanja, entah makan di warung, makan di PKL, atau belanja kaus untuk event olahraga," kata Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Buku Nasional

Sejarah Hari Buku Nasional

Nasional
Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

Nasional
KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

Nasional
Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Nasional
Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Nasional
Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Nasional
Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Nasional
Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Nasional
PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com