Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Sebut Nama Capres di Harlah PPP, Demokrat: Artinya Wacana Penundaan Pemilu Gugur

Kompas.com - 22/02/2023, 22:25 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Jansen Sitindaon menganggap wacana perpanjangan masa jabatan presiden telah gugur saat ini.

Hal itu ditunjukan dengan sikap Presiden Joko Widodo yang menyebut sejumlah nama yang dinilai berpotensi menjadi calon presiden (capres) dalam kontestasi elektoral mendatang.

“Artinya soal problem demokrasi kita selama dua tahun terakhir, terutama mengenai penundaan pemilu, itu menjadi gugur,” ujar Jansen ditemui di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta, Rabu (22/2/2023).

Baca juga: Jokowi Disebut Presiden yang Paling Sering Hadiri Acara Muhammadiyah

Selain itu, Jansen menilai pernyataan Jokowi itu secara tidak langsung telah mengembalikan kedaulatan partai politik (parpol).

Artinya, lanjut dia, gelaran pemilu merupakan panggung kontestasi bagi para parpol untuk menunjukan kemampuan para kadernya.

“(Pemilu) adalah soal kemandirian, dan kedaulatan partai untuk mengumumkan calon-calonnya,” sebut dia.

Dalam pandangan Jansen, mestinya pernyataan Jokowi itu memicu parpol atau koalisi parpol untuk segera mengumumkan calon presiden (capres).

Baca juga: Serahkan SK Hutan Sosial dan Hutan Adat di Balikpapan, Jokowi: Segera Manfaatkan

Ia mengklaim, bakal Koalisi Perubahan telah mengambil inisiatif lebih dulu karena telah mengusung Anies Baswedan sebagai capres.

“Jadi segerakan saja, kita mendorong dua atau tiga embrio koalisi yang lain, bisa mengikuti (langkah) Koalisi Perubahan. Minimal mengumumkan soal nama capres,” imbuh dia.

Diketahui dalam perayaan Harlah ke-50 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jokowi menyinggung sejumlah nama yang menurutnya berpotensi menjadi capres.

Berbagai figur yang disebut Jokowi adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.

Kemudian mantan Wali Kota Solo itu juga menyebut Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai sebagai figur yang mungkin akan ikut serta dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Jokowi hanya meminta pihak-pihak yang akan berkontestasi untuk menjaga kondisi stabilitas nasional.

"Saya hanya titip kita semuanya untuk tetap menjaga stabilitas politik, stabilitas keamanan. Karena ini untuk saat ini sangat penting dan sangat diperlukan sekali. Karena kita diancam oleh risiko-risiko kegentingan global yang sulit dihitung, yang sulit diprediksi dan sangat sulit dikalkulasi," paparnya di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat (17/2/2023).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Budiyanto Wijaya Divonis 4 Tahun Penjara

Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Budiyanto Wijaya Divonis 4 Tahun Penjara

Nasional
Terima Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Sri Mulyani Sebut Sesuai Arahan Jokowi

Terima Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Sri Mulyani Sebut Sesuai Arahan Jokowi

Nasional
Syarat Usia Calon Kepala Daerah Diubah MA, PKS Siapkan Anak Muda Maju Pilkada

Syarat Usia Calon Kepala Daerah Diubah MA, PKS Siapkan Anak Muda Maju Pilkada

Nasional
Politik Gimik Calon Kepala Daerah

Politik Gimik Calon Kepala Daerah

Nasional
Jokowi Minta Kepala Daerah Riau Sambungkan Tol Pekanbaru-Padang ke Kawasan Produktif

Jokowi Minta Kepala Daerah Riau Sambungkan Tol Pekanbaru-Padang ke Kawasan Produktif

Nasional
Caleg PKS Tersangka Kasus Narkoba Disebut Terima Rp 380 Juta dari Jaringan Malaysia

Caleg PKS Tersangka Kasus Narkoba Disebut Terima Rp 380 Juta dari Jaringan Malaysia

Nasional
Prabowo Bentuk Tim Gugus Tugas Sinkronisasi untuk Siapkan Pemerintahan

Prabowo Bentuk Tim Gugus Tugas Sinkronisasi untuk Siapkan Pemerintahan

Nasional
Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Sebut Intens Komunikasi dengan Sri Mulyani sejak 2 Bulan

Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Sebut Intens Komunikasi dengan Sri Mulyani sejak 2 Bulan

Nasional
Tapera Jadi Sorotan Publik, Anggota Komisi VI DPR: Pemerintah Perlu Tinjau Ulang Mekanisme dan Pembiayaannya

Tapera Jadi Sorotan Publik, Anggota Komisi VI DPR: Pemerintah Perlu Tinjau Ulang Mekanisme dan Pembiayaannya

Nasional
Peringati Bulan Kesadaran Auditor, DPR Ingin Tingkatkan Kualitas Penasihat Organisasi

Peringati Bulan Kesadaran Auditor, DPR Ingin Tingkatkan Kualitas Penasihat Organisasi

Nasional
Temui Sri Mulyani, Gugus Tugas Sinkronisasi: Prabowo Harap Transisi Tak Makan Waktu Lama

Temui Sri Mulyani, Gugus Tugas Sinkronisasi: Prabowo Harap Transisi Tak Makan Waktu Lama

Nasional
 Starlink Beroperasi di Indonesia, Komisi VI Soroti Pentingnya Kedaulatan Data dan Keamanan Digital di Indonesia

Starlink Beroperasi di Indonesia, Komisi VI Soroti Pentingnya Kedaulatan Data dan Keamanan Digital di Indonesia

Nasional
Soal Pembahasan RUU Kelautan, DPR RI Minta Pemerintah Satu Suara

Soal Pembahasan RUU Kelautan, DPR RI Minta Pemerintah Satu Suara

Nasional
Belajar dari MA dan MK, Utak-atik Hukum demi Penguasa Bakal Berlanjut

Belajar dari MA dan MK, Utak-atik Hukum demi Penguasa Bakal Berlanjut

Nasional
Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Temui Menkeu, Bahas Transisi Pemerintahan dan RAPBN 2025

Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Temui Menkeu, Bahas Transisi Pemerintahan dan RAPBN 2025

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com