Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Kalau AS Punya New York dan Washington, Kenapa Indonesia Tak Punya Jakarta dan Nusantara?

Kompas.com - 22/02/2023, 14:54 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut Indonesia merupakan negara besar seperti halnya Amerika Serikat (AS) dan Australia.

Menurutnya, jika kedua negara itu punya dua ibu kota yang masing-masing berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan bisnis, maka Indonesia juga bisa memiliki hal serupa.

"Indonesia ini negara besar, negara besar. Jadi, kalau AS memiliki New York dan Washington DC, Australia memiliki Melbourne dan Sydney, kenapa Indonesia tidak memiliki Jakarta dan memiliki Nusantara?" ujar Jokowi saat memberikan sambutan pada pembukaan Muktamar ke- XVIII PP Muhammadiyah di Balikpapan, Kalimantan Timur, dilansir dari YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (22/2/2023).

Baca juga: Jokowi Berharap IKN Jadi Ibu Kota yang Tak Dimiliki Negara Lain di Dunia

Namun, Jokowi menegaskan bahwa alasan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara bukan semata ingin meniru yang dilakukan negara lain.

Akan tetapi, mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan, alasan pokoknya adalah pemerataan.

"Bapak, ibu bisa bayangkan negara kita memiliki 17.000 pulau. Tapi, satu pulau namanya Pulau Jawa itu memiliki PDB konomi 58 persen. Ada di Jawa. Terus yang 16.999 pulau itu diberi bagian berapa persen?" kata Jokowi.

"Dan 56 persen penduduk Indonesia itu ada di Jawa, betapa sangat padatnya Pulau Jawa. Sehingga memerlukan namanya pemerataan pembangunan. Tidak Jawa-sentris tapi Indonesia-sentris," ujarnya lagi.

Baca juga: Jokowi: Kita Pindah ke IKN Bukan Gagasan Saya, tapi Sudah Sejak Bung Karno

Jokowi lantas menjelaskan bahwa pemindahan ibu kota negara RI dari Jakarta ke IKN bukan merupakan gagasan dirinya.

Namun, hal tersebut sudah menjadi pemikiran Presiden pertama RI Soekarno (Bung Karno) sejak dekade 1960-an.

"Yang perlu saya ingatkan, bahwa kita pindah ke IKN Nusantara ini juga bukan gagasan saya. Endak," kata Jokowi.

"Ini sudah sejak Bung Karno. Tahun 1960, Bung Karno sudah akan memindahkan Ibu Kota (dari) Jakarta ke Kalimantan, yaitu di Palangkaraya," ujarnya melanjutkan.

Baca juga: Ibu Kota Akan Pindah ke IKN, Jokowi: Jakarta Jadi Kota Bisnis dan Pariwisata

Berdasarkan gagasan tersebut, kata Jokowi, pemerintah terus melakukan kajian di titik mana lokasi terbaik untuk memindahkan ibu kota negara.

Hingga akhirnya ditetapkan Kota Nusantara yang berada di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, yang akan menjadi ibu kota baru RI.

Selain itu, kata Jokowi, memindahkan ibu kota dari Jakarta ke IKN bukan sekedar memindah bangunan gedung kementerian dan instansi pemerintahan

Melainkan, pemerintah ingin membangun sistem budaya kerja yang baru.

"Bukan fisiknya yang ingin dipindah. Kita ingin memindahkan budaya kerja baru, ingin memindahkan pola pikir yang baru di ibu kota ini karena sistemnya sejak awal kita bangun, SDM-nya sejak awal kita siapkan," ujar Jokowi.

Baca juga: Jokowi dan Menlu China Bahas Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung hingga IKN

"Sehingga, kita harapkan ibu kota baru ini betul-betul sebuah ibu kota yang negara lain tidak memiliki," katanya lagi.

Namun, Jokowi mengakui bahwa kepindahan ke IKN bukan merupakan pekerjaan yang mudah.

Ia pun membenarkan jika perlu waktu 15-20 tahun agar perpindahan ke IKN tuntas.

"Memang ini bukan hanya pekerjaan hanya setahun-dua tahun. Insya Allah selesai 15-20 tahun. Tapi, kita harus berani memulainya. Jakarta sendiri sudah sangat padat. Sangat macet," kata Jokowi.

"Tetapi, Jakarta tetap akan terus kita perbaiki dan menjadi kota bisnis, kota pariwisata, kota ekonomi, dan Nusantara menjadi kota pemerintahan," ujar Kepala Negara melanjutkan.

Baca juga: Jokowi Berharap IKN Jadi Ibu Kota yang Tak Dimiliki Negara Lain di Dunia

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Nasional
DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi 'Online' ke MKD

DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi "Online" ke MKD

Nasional
Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Nasional
PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Nasional
Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Nasional
BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

Nasional
Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Nasional
Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi 'Online'

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi "Online"

Nasional
Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Nasional
Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Nasional
PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

Nasional
Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Nasional
KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com