Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Utamakan Upaya Diplomasi untuk Bebaskan Pilot Susi Air yang Disandera KKB

Kompas.com - 22/02/2023, 14:30 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan, pemerintah mengedepankan upaya negosiasi untuk membebaskan pilot Susi Air, Philip Mark Merthens, yang disandera Kelompok Krimminal Bersenjata (KKB) di Papua Pegunungan.

Ma'ruf mengatakan, status Merthens sebagai warga negara Selandia Baru juga menjadi salah satu pertimbangan pemerintah untuk berhati-hati dalam membebaskan Merthens.

"Ini kan pilot asing, jadi harus kita jaga betul, karena itu kita mengutamakan diplomasi untuk bisa membebaskan itu," kata Ma'ruf di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Rabu (22/2/2023).

Baca juga: Panglima TNI: KKB yang Sandera Pilot Susi Air Tak Bisa Langsung Diserang

Pemerintah Selandia Baru sebelumnya juga sudah meminta agar pembebasan Merthens hendaknya tidak diwarnai aksi kekerasan.

Ma'ruf menyatakan, aparat TNI dan Polri sesungguhnya sangat mampu untuk membebaskan Merthens dalam waktu cepat.

Namun, ia menekankan bahwa aspek keselamatan harus diutamakan agar pembebasan sandera tidak justru menjadikan sandera tersebut sebagai korban.

"Sebenarnya pasukan kita mampu dengan cepat sekali untuk membebaskan itu, mampu kita memiliki kekuatan untuk membebaskan itu, tetapi kita juga tentu memperhitungkan jangan sampai sandera itu cedera," kata Ma'ruf.

Baca juga: Penyanderaan Pilot Susi Air, Mungkinkah Operasi Mapenduma 1996 Terulang?

Kendati demikian, Ma'ruf mengungkapkan bahwa aparat bisa saja dikerahkan bila pendekatan diplomasi yang tengah dilakukan tidak membuahkan hasil.

"Kalau memang diperlukan tentu akan ada langkah-langkah lain yang kita ambil," ujar Ma'ruf.

Sebelumnya diberitakan, Kapten Philip Mark Merthens disandera KKB pimpinan Egianus Kogoya setelah sebelumnya pesawat yang dia terbangkan, Susi Air, dibakar di Distrik Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, pada Selasa (7/2/2023).

Dalam foto yang beredar di media sosial, terlihat Kapten Philips bersama sejumlah orang dengan bersenjata laras panjang di daerah pegunungan Papua.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com