Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Berencana Deklarasikan Endemi Tahun Ini, Menkes Konsultasi dengan Negara Lain

Kompas.com - 21/02/2023, 15:54 WIB
Fika Nurul Ulya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyebutkan, Indonesia tengah berkonsultasi dengan negara-negara lain yang berencana mendeklarasikan pandemi menjadi endemi pada tahun 2023.

Sejumlah negara tersebut di antaranya Jepang dan Amerika Serikat.

"Kita sekarang konsultasi sama negara-negara lain yang juga akan rencananya mau men-declare endemi tahun ini. Kebetulan Jepang sama Amerika," kata Budi di Jakarta, Selasa (21/2/2023).

Baca juga: Harga Vaksin Booster Bakal Rp 100.000 di Masa Endemi, Menkes: Masih Make Sense

Budi mengungkapkan, rencana mendeklarasikan pandemi menjadi endemi pada tahun 2023 juga perlu dibicarakan dengan Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO).

Rencananya, dia akan bertemu langsung dengan Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus agar pembicaraan bisa berlangsung secara intensif.

Sebelumnya, kata Budi, pihaknya juga sempat menjalin pembicaraan dengan jajaran WHO.

"Karena kan (perwakilan kami) sudah sekali bicara sama WHO, nanti saya sama Pak Tedros nanti mau (bertemu) langsung. Teman-teman sudah bicara sama yang di bawahnya Pak Tedros, sudah bisa dapat masukan beberapa," tutur dia.

Lebih lanjut, dia belum bisa memastikan pencabutan status pandemi menjadi endemi terjadi pada Agustus tahun ini.

"Nanti kita lihat. Ini kan sedang bicara sama WHO," kata Budi.

Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Mohammad Syahril menuturkan, status pandemi hanya dapat dicabut jika parameter terkendali.

Baca juga: Kemenkes Bilang Sudah Berkomunikasi dengan WHO Terkait Transisi Pandemi Covid-19 Menjadi Endemi

Parameter tersebut di antaranya tingkat penularan, tingkat kematian, dan  angka keterisian tempat tidur (BOR) di rumah sakit.

Adapun per tanggal 19 Februari 2023, kasus harian Covid-19 turun sekitar 14,9 persen menjadi 113 kasus dari sebelumnya di sekitar 200 kasus.

Tingkat kematian juga menurun sekitar 31,2 persen dalam satu minggu terakhir, menjadi dua orang pada tanggal 19 Februari 2023. Pasien rawat inap naik sekitar 1,5 persen, tetapi BOR menurun menjadi 2,14 persen.

Parameter-parameter tersebut menunjukkan bahwa Indonesia masuk dalam level 1 transmisi komunitas berdasarkan standar Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO).

"Mudah-mudahan ya, artinya mudah-mudahan bukan hanya bangsa Indonesia, tapi bangsa yang lain pun mengusahakan status pandemi dapat dicabut apabila parameter-parameter sudah sangat terkendali," kata Syahril dalam konferensi pers secara daring, Senin (20/2/2023).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Sholat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Sholat

Nasional
Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Nasional
Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Nasional
Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Nasional
Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com