Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KKB Sebar Foto dan Video dengan Pilot Susi Air, Pangdam: Mereka Mengakui Bakar Pesawat

Kompas.com - 15/02/2023, 11:07 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima Kodam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Muhammad Saleh Mustafa membenarkan bahwa Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) telah menyebarkan foto dan video saat bersama pilot Susi Air, Philips Mark Methrtens (37).

Tampak pilot Philips bersama sejumlah orang dengan bersenjata laras panjang. Foto dan video itu telah tersebar di media sosial.

Berdasarkan dokumentasi itu, Saleh menyimpulkan bahwa pilot Philips bersama KKB pimpinan Egianus Kagoya.

"Pada rekaman video yang beredar tersebut KST (kelompok separatis teroris) telah mengakui telah melakukan aksi teror membakar pesawat Susi Air dan melakukan penyanderaan pilot Susi Air," kata Saleh dalam siaran pers Pendam XVII/Cenderawasih, Rabu (15/2/2023).

Baca juga: Kapolda Papua soal Foto dan Video KKB Egianus Kogoya Klaim Sandera Pilot Susi Air: Itu Kejadian Awal

Saleh juga menyatakan bahwa tuntutan KKB telah ia dengar. TNI-Polri, menurut Saleh, terus melakukan pencarian secara maksimal.

"Termasuk melibatkan semua pihak baik para tokoh agama, tokoh masyarakat maupun tokoh adat serta pemerintah daerah," ujar Saleh.

Dalam keterangan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan bahwa pemerintah sedang berkoordinasi dengan Selandia Baru untuk mencari keberadaan pilot Philips.

Pemerintah melakukan pendekatan persuasif kepada KKB yang disebut Mahfud telah menyandera pilot Susi Air itu.

"Pemerintah akan terus berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan penyelamatan terhadap sandera dengan pendekatan-pendekatan yang sifatnya persuasif, karena yang diutamakan adalah keselamatan sandera," kata Mahfud dalam keterangan persnya di Jakarta, Selasa (14/2/2023).

Mahfud menyebutkan, penyanderaan warga sipil dengan alasan apapun, tidak dapat diterima.

"Upaya persuasif menjadi pedoman utama demi keselamatan sandera, tetapi pemerintah tidak menutup upaya lain," ucap Mahfud.

Baca juga: Pj Bupati Nduga Minta KKB Egianus Kogoya Bebaskan Pilot Susi Air

Mahfud juga menegaskan bahwa Papua merupakan bagian sah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKR), baik menurut konstitusi maupun hukum internasional.

"Papua seterusnya dan selamanya akan tetap menjadi bagian yang sah dari NKRI," kata Mahfud.

Mahfud menyebutkan, pemerintah Indonesia terus melakukan komunikasi dengan Selandia Baru untuk memantau dan mengakselerasi penanganan pembebasan Philips.

Philips yang merupakan warga negara Selandia Baru itu bersama lima penumpang lainnya hilang kontak sesaat setelah mereka mendarat di Bandara Udara Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, pada Selasa (7/2/2023).

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com