Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dua WNI Meninggal Akibat Gempa Turkiye, Pemerintah Akan Bahas Soal Santunan Kematian

Kompas.com - 14/02/2023, 20:52 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, pemerintah akan membahas soal santunan kematian untuk keluarga WNI yang meninggal dunia karena gempa Turkiye.

Saat ini ada dua orang WNI yang dinyatakan meninggal dunia akibat bencana gempa bumi tersebut.

"Untuk yang korban belum kita bicarakan, apakah itu perlu ada santunan dari pemerintah Indonesia atau tidak, nanti akan saya bicarakan dengan kementerian teknis. Itu di bawah tanggung jawab dari Kementerian Sosial," ujar Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (14/2/2023).

"Nanti saya akan konsultasi, akan saya sampaikan pada Bu Risma (Menteri Sosial)," lanjutnya.

Baca juga: Gelombang Kedua Bantuan Indonesia untuk Gempa Turkiye Sudah Tiba

Muhadjir juga mengaku belum mendapatkan informasi apakah dua WNI yang meninggal dunia di Turkiye nantinya akan dipulangkan ke Indonesia atau tidak.

Menurutnya kepastian soal pemulangan atau pemakaman dua WNI itu menjadi tupoksi Kementerian Luar Negeri.

Lebih lanjut Muhadjir menjelaskan, pada Selasa dirinya sudah melaporkan perkembangan soal gempa Turki dan Suriah kepada Presiden Jokowi.

Saat ini, korban meninggal dunia akibat gempa di Turkiye sudah mencapai 31.643 orang.

Sementara itu, di Suriah korban meninggal sudah mencapai 4.574 orang.

"Sedangkan yang dievakuasi itu sudah hampir mendekati 200.000 orang," kata Muhadjir.

Baca juga: Gempa Turkiye-Suriah, Indonesia Akan Kirim Dokter-Perawat untuk Tangani Penyakit Menular

Kemudian, jumlah WNI yang meninggal dunia di Turkiye hingga saat ini berjumlah dua orang.

Lalu jumlah WNI yang sudah dievakuasi sebanyak 123 orang. Saat ini mereka ditempatkan di shelter Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Ankara.

Muhadjir menuturkan, pemerintah Indonesia saat ini sudah memberangkatkan dua gelombang bantuan kemanusiaan ke Turkiye.

Gelombang pertama dikirimkan pada 11 Februari dan gelombang kedua dikirimkan pada 13 Februari kemarin.

"Bantuan gelombang pertama itu kita kirim personil sebanyak 62 personel dengan berikut perangkat-perangkat peralatan pendukungnya," ungkap Muhadjir.

Baca juga: Pemerintah Segera Kirim 4 Pesawat Berisi Logistik ke Turkiye dan Suriah

"Kemudian pada 13 Februari itu kita kirim 181 personil org untuk melakukan tugas-tugas perbantuan di sana terutama untuk pertolongan pertama yaitu SAR dan tenaga medis serta ahli ortopedi," jelasnya.

Dia menuturkan saat ini dokter bedah ortopedi sangat diperlukan di Turkiye dan Suriah untuk menangani korban yang tertimbun reruntuhan bangunan akibat gempa.

Untuk selanjutnya pemerintah berencana mengirim dokter ahli penyakit menular dan perawat untuk penanganan penyakit menular yang berpotensi muncul pasca-gempa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Nasional
Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Nasional
Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Nasional
Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Nasional
Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Nasional
Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com