Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Biaya Penerbangan Haji 2023 Jadi Rp 32,7 Juta, Garuda: Mohon Pengertiannya, Kami Hanya Ambil 2,5 Persen

Kompas.com - 14/02/2023, 20:15 WIB
Fika Nurul Ulya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur utama Garuda Indonesia (Persero) Tbk Irfan Setiaputra mengaku, pihaknya hanya mengambil persentase keuntungan (margin) sebesar 2,5 persen, usai usulan biaya penerbangan haji 2023 dipangkas menjadi Rp 32.743.992

Adapun pemangkasan ini merupakan kesepakatan antara perusahaan pelat merah tersebut bersama Kementerian Agama (Kemenag). Semula, usulan biaya penerbangan haji mencapai Rp 33,4 juta.

Baca juga: Kemenag-Garuda Indonesia Sepakat Biaya Penerbangan Haji Jadi Rp 32,7 Juta

Penurunan usulan biaya penerbangan haji sudah dinegosiasi hingga tiga kali. Pada negosiasi pertama, biaya penerbangan ibadah haji 2023 turun Rp 500.000.

Pada negosiasi kedua, biaya turun lagi sebesar Rp 500.000. Pada negosiasi ketiga, ia kembali memutuskan untuk menurunkan lagi sekitar Rp 212.900. Oleh karena itu, ia meminta pengertian semua pihak.

"Jadi mohon pengertian, kita memang akan mengambil hanya 2,5 persen margin. Ada risiko di kita, tapi kita akan coba manage semaksimal mungkin," kata Irfan dalam rapat Panja bersama Kemenag dan Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/2/2023).

Irfan mengungkapkan, perusahaan pelat merah itu sudah mempertimbangkan dan mengambil risiko dari penurunan biaya itu.

Baca juga: Komisi VIII Protes, Merasa Dijebak Dirjen Haji Ubah-ubah Harga Akomodasi Jemaah

Setidaknya kata dia, ada 3 hal utama yang menjadi pertimbangan. Komponen pertama adalah harga avtur yang ditetapkan 93 sen per liter, lebih rendah dari harga avtur saat ini di kisaran 97 sen per liter.

"Asumsi yang kita pakai adalah ada kemungkinan penurunan dari sisi avtur. Walau tahun lalu kita alami kerugian akibat peningkatan harga avtur pada waktu musim haji. Kita gunakan angka 84 sen ternyata mencapai puncaknya di 112 sen per liter," tutur Irfan.

Komponen kedua adalah kurs dollar AS yang dipatok Rp 15.150/dollar AS, sesuai dengan kesepakatan Kemenag dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Baca juga: Rencana Perjalanan Haji 2023, Jemaah Berangkat Perdana Tanggal 24 Mei

"Maaf ini memang banyak komponen kita yang sifatnya dollar yang berjalan. Jadi kita juga enggak bisa misalnya beli dollar hari ini di Rp 15.020, kemudian kita bayarkan karena pembayaran sewa pesawat maupun maintenance maupun avtur sambil berjalan," ucap dia.

Ketiga, soal harga sewa pesawat. Irfan menuturkan menggunakan harga sewa pesawat sama tahun 2018 dengan dengan asumsi kondisi normal.

Namun, harga sewa ini belum dinegosiasikan sama sekali. Ia pun mengaku kaget karena mendapat kabar bahwa harga sewa pesawat naik 30 persen.

"Nah, ini tapi kita tetap di dalam hitungan gunakan harga sewa tahun 2019. Saya mohon pengertiannya dan pemahaman bersama. Kami juga sampaikan berulang kali ke Kemenag," jelas Irfan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Nasional
Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Nasional
Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com