Anggotanya Disidang Etik soal Dugaan Kecurangan, Ketua KPU Sebut Pemilu Jalan Terus

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memastikan tahapan Pemilu 2024 jalan terus dan tidak terpengaruh oleh situasi eksternal, termasuk dugaan kecurangan yang saat ini sedang ditelusuri secara etik oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Hal tersebut disampaikan Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari setelah peluncuran Kirab Pemilu 2024 di kantor KPU RI, Selasa (14/2/2023).

"Saya kira KPU jalan terus dalam menjalankan pemilu, tidak dibayang-bayangi oleh situasi apa pun. Kami tetap optimis ya untuk menjalankan pemilu," ujarnya kepada wartawan.

Baca juga: Sidang Kecurangan Pemilu, KPU Anggap Anggotanya Langgar Aturan karena Datang Bersaksi di DKPP

Hasyim menganggap lumrah persoalan yang muncul selama tahapan pemilu berlangsung, termasuk persoalan hukum dan persoalan etik.

Oleh karena itu, dalam mekanisme penyelenggaraan pemilu, terdapat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta DKPP.

Hasyim menyebut bahwa pihaknya menghormati setiap proses hukum maupun etik yang dilakukan dua lembaga tersebut.

"Kalau kemudian ada pengaduan, kemudian ada laporan, entah itu ke Bawaslu entah itu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), ya kita ikuti proses-proses tersebut," ungkap pria kelahiran Pati, Jawa Tengah itu.

Sebelumnya, DKPP menggelar sidang lanjutan dugaan kecurangan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu 2024 yang melibatkan 10 teradu dari KPU RI, KPU Provinsi Sulawesi Utara, dan KPU Kabupaten Sangihe.

Perkara ini sebelumnya diadukan anggota KPU Kabupaten Sangihe, Sulawesi Utara, Jeck Stephen Seba, pada 21 Desember 2022 lewat kuasa hukumnya: Alghiffari Aqsa, Fadli Ramadhanil, Ibnu Syamsu Hidayat, Imanuel Gulo, Airlangga Julio, Yokie Rahmad Isjchwansyah, Hilma Gita, dan Ikhsan L. Wibisono.

Para kuasa hukum ini berafiliasi dengan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih.

Sembilan teradu yang notabene jajaran penyelenggara pemilu di KPU Sulawesi Utara dan Kabupaten Sangihe diduga mengubah status tidak memenuhi syarat (TMS) menjadi memenuhi syarat (MS) dari Partai Gelora, Partai Garuda, PKN, dan Partai Buruh dalam proses verifikasi administrasi, verifikasi administrasi perbaikan, verifikasi faktual, dan verifikasi faktual perbaikan.

Baca juga: KPU Tangsel Siapkan 3.820 TPS untuk Pemilu 2024

Perubahan ini diduga melibatkan rekayasa data berita acara dalam Sipol (Sistem Informasi Partai Politik) dalam kurun waktu 7 November sampai dengan 10 Desember 2022.

Sembilan teradu ini terbagi atas beberapa kategori.

Kategori pertama, jajaran komisioner KPU Sulawesi Utara, terdiri dari Meidi Yafeth Tinangon selaku ketua serta Salman Saelangi dan Lanny Anggriany Ointu sebagai anggota.

Kategori kedua, dari kesekjenan KPU Sulawesi Utara, yaitu Lucky Firnando Majanto selaku sekretaris dan Carles Y. Worotitjan sebagai kepala bagian teknis penyelenggaraan pemilu, partisipasi, humas, hukum, dan SDM.

Kategori ketiga, jajaran komisioner KPU Kabupaten Sangihe, yaitu Elysee Philby Sinadia selaku ketua serta Tomy Mamuaya dan Iklam Patonaung sebagai anggota.

Kategori keempat, dari kesekjenan KPU Kabupaten Sangihe, adalah Jelly Kantu selaku kepala subbagian teknis dan hubungan partisipasi masyarakat.

Baca juga: Jelang Pemilu 2024, KPU Coklit Daftar Pemilih hingga 14 Maret 2023

Sementara itu, Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI Idham Holik turut diadukan dalam perkara yang sama meski dianggap tidak terlibat langsung dalam dugaan kecurangan verifikasi partai politik.

Ia diadukan karena dianggap "menyampaikan ancaman di hadapan seluruh peserta Konsolidasi Nasional KPU se-Indonesia" yang digelar di Convention Hall Beach City Entertaiment Center (BCEC), Ancol, Jakarta Utara.

"Ancaman", tersebut terkait perintah agar jajaran KPUR tegak lurus arahan dan bagi yang melanggar akan "dimasukkan ke rumah sakit".