Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Risma Dicecar DPR soal Anggaran Kemiskinan Rp 500 Triliun yang Habis untuk Rapat

Kompas.com - 08/02/2023, 16:02 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini atau Risma dicecar oleh Komisi VIII DPR terkait anggaran penanganan kemiskinan Rp 500 triliun yang habis untuk studi banding dan rapat di hotel.

Salah satu yang mencecar Risma adalah anggota Komisi VIII DPR Fraksi Golkar Jhon Kenedy Azis.

"Yang viral sekarang adalah tentang dana bansos sebesar Rp 500 triliun ini mungkin kesempatan ibu untuk mengklarifikasi. Setahu saya anggarannya enggak sebanyak itu, seperlimanya pun tidak ada anggarannya. Dari mana itu?" ujar Jhon dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (8/2/2023).

"Saya pikir ini tempat ibu untuk klarifikasi tentang konteks itu supaya clear. Dari mana sumber-sumber dana itu, atau informasi itu didapat? Saya juga enggak tahu," sambungnya.

Baca juga: Wapres Ingatkan Anggaran Kemiskinan Harus Tepat Sasaran, Jangan Habis untuk Rapat

Adapun anggaran penanganan kemiskinan itu pertama kali diungkap oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas.

 

Kemudian, anggota Komisi VIII DPR Fraksi Gerindra Abdul Wachid turut mendesak Risma untuk mengklarifikasi kabar yang beredar tersebut.

Dirinya khawatir apabila kabar yang beredar selama ini ternyata salah, namun karena tidak diklarifikasi, maka kabar salah itu dianggap benar.

Bahkan Abdul sampai kebakaran jenggot karena kabar anggaran kemiskinan habis untuk rapat.

"Bahasanya di situ adalah banyak digunakan untuk studi banding, banyak digunakan untuk rapat-rapat di hotel. Ini kan yang jelas Ibu, Kemensos ini mitra kami, studi banding otomatis ke Komisi VIII, rapat-rapat di hotel Komisi VIII. Saya kebakaran jenggot waktu itu," jelas Abdul.

Baca juga: Menpan-RB: Presiden Minta Anggaran Kemiskinan Tidak Dibelanjakan untuk Urusan yang Tak Berdampak Langsung

Abdul kala itu menekankan kalau anggaran penanganan kemiskinan tidak mencapai Rp 500 triliun. Bahkan, kata dia, Rp 100 triliun pun tidak sampai.

Abdul lantas mencurigai Azwar Anas yang notabene juga merupakan kader PDI-P seperti Risma, tapi malah cari muka.

"Ini mohon maaf, ini adalah teman ibu menteri sendiri dari merah sama merah. Saling cari muka, ya enggak bener. Ini sampai saya katakan Pak menteri Pak menterinya Pak Jokowi ini kok di akhir masa jabatannya kok saling mengumbar suara yang enggak jelas ini. Saya sampaikan seperti itu jangan cari muka dong. Makanya dari Kemensos harus ada suara," tegasnya.

Terakhir, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily meminta agar Risma menjelaskan apa hasil dari rapat-rapat soal kemiskinan tersebut.

"Saya kira ini penting untuk bisa menjelaskan ketika muncul dugaan seperti yang disampaikan pemerintah sendiri. Anggaran Rp 500 triliun dipakai rapat untuk memberantas kemiskinan, lalu hasilnya apa?" kata Ace.

Baca juga: Ramai Anggaran Kemiskinan Banyak Terserap untuk Rapat, FITRA: Persoalan Klasik

Sebelumnya, Menpan-RB Abdullah Azwar Anas menegaskan sebagian program kemiskinan belum berdampak optimal, bukan karena semua anggaran penanganan kemiskinan tersedot untuk rapat dan studi banding kemiskinan.

Halaman:


Terkini Lainnya

Menkominfo, Kepala BSSN dan Sejumlan Menteri Lain Dipanggil Jokowi, Bahas Peretasan PDN

Menkominfo, Kepala BSSN dan Sejumlan Menteri Lain Dipanggil Jokowi, Bahas Peretasan PDN

Nasional
Menkominfo dan BSSN Beda Suara soal Pengungkapan Peretas PDN

Menkominfo dan BSSN Beda Suara soal Pengungkapan Peretas PDN

Nasional
Menkominfo Sebut Banyak Instansi Tak 'Back Up' Data PDN Sebab Anggaran

Menkominfo Sebut Banyak Instansi Tak "Back Up" Data PDN Sebab Anggaran

Nasional
PAN Bantah Jokowi Sodorkan Nama Kaesang ke Parpol untuk Maju Pilkada Jakarta

PAN Bantah Jokowi Sodorkan Nama Kaesang ke Parpol untuk Maju Pilkada Jakarta

Nasional
Komisi I DPR Desak Pemerintah Cari Pelaku Peretasan PDN

Komisi I DPR Desak Pemerintah Cari Pelaku Peretasan PDN

Nasional
Wakil Ketua MPR Sebut Prabowo Akan Dilantik sebagai Presiden di Jakarta, Bukan IKN

Wakil Ketua MPR Sebut Prabowo Akan Dilantik sebagai Presiden di Jakarta, Bukan IKN

Nasional
Kerentanan Pertahanan dan Keamanan Siber Nasional yang Tak Dibenahi

Kerentanan Pertahanan dan Keamanan Siber Nasional yang Tak Dibenahi

Nasional
Jokowi Akan Hadiri Sidang Tahunan MPR RI 16 Agustus 2024 di Senayan

Jokowi Akan Hadiri Sidang Tahunan MPR RI 16 Agustus 2024 di Senayan

Nasional
Prabowo Akan Upacara HUT ke-79 RI di IKN Bareng Jokowi

Prabowo Akan Upacara HUT ke-79 RI di IKN Bareng Jokowi

Nasional
Bertemu Jokowi, Pimpinan MPR Laporkan Rencana Amendemen 1945

Bertemu Jokowi, Pimpinan MPR Laporkan Rencana Amendemen 1945

Nasional
Kemkominfo Minta Pelaku Usaha Lapor Jika Terdampak Pemutusan Internet ke Kamboja dan Filipina

Kemkominfo Minta Pelaku Usaha Lapor Jika Terdampak Pemutusan Internet ke Kamboja dan Filipina

Nasional
Bertemu Pimpinan MPR, Jokowi Minta Sidang Tahunan MPR 2024 Digelar Seperti Biasa

Bertemu Pimpinan MPR, Jokowi Minta Sidang Tahunan MPR 2024 Digelar Seperti Biasa

Nasional
Menkominfo: Target Pemulihan Penuh Layanan PDNS Pertengahan Agustus 2024

Menkominfo: Target Pemulihan Penuh Layanan PDNS Pertengahan Agustus 2024

Nasional
Hutama Karya Alokasikan 70 Persen Lahan di Rest Area Jalan Tol Trans Sumatera untuk UMKM

Hutama Karya Alokasikan 70 Persen Lahan di Rest Area Jalan Tol Trans Sumatera untuk UMKM

Nasional
SYL Siap Hadapi Sidang Tuntutan, Keluarga Saksikan Lewat TV

SYL Siap Hadapi Sidang Tuntutan, Keluarga Saksikan Lewat TV

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com