Profil Erwin Aksa yang Ungkap Perjanjian Utang Piutang Anies-Sandiaga

JAKARTA, KOMPAS.com - Profil Wakil Ketua Umum Partai Golkar Erwin Aksa menjadi sorotan setelah membenarkan tentang keberadaan perjanjian antara Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2024 lalu.

Kabar tentang keberadaan perjanjian itu kembali diperbincangkan setelah Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno mengungkapkannya belum lama ini.

Baca juga: Erwin Aksa Sebut Jusuf Kalla yang Usulkan Perjanjian Anies-Sandi

Profil Erwin Aksa

Dikutip Kompas.com dari berbagai sumber, Erwin lahir di Ujung Pandang, Makassar, Sulawesi Selatan, pada 7 Desember 1975.

Ayahnya merupakan pengusaha pemilik Grup Bosowa, Aksa Mahmud. Sedangkan sang ibu, Hj. Ramlah Kalla, merupakan adik dari Jusuf Kalla (Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12).

Erwin tercatat menempuh sekolah dasar di Pembangunan III Makassar pada 1981 sampai 1987.

Dia kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Islamic Athirah Makassar (1987-1990).

Setelah itu Erwin menempuh pendidikan di SMAN 5 Bandung pada 1990 sampai 1993.

Baca juga: Erwin Aksa Sebut Ada Perjanjian Utang Piutang antara Anies dengan Sandiaga

Erwin lantas kuliah di jurusan ekonomi di University of Pittsburg, Pennsylvania, Amerika Serikat pada 1993 sampai 1997.

Setelah itu Erwin kembali ke Indonesia dan bekerja di perusahaan ayahnya. Pada 2006 dia diangkat menjadi Direktur Utama Grup Bosowa.

Saat ini Erwin menjadi Komisaris Utama Grup Bosowa. Sedangkan adik bungsunya, Muhammad Subhan Aksa didapuk menjadi Presiden Direktur Grup Bosowa.

Erwin juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Bidang Konstruksi dan Infrastuktur periode 2015-2020.

Dia juga mengikuti jejak sang ayah menjadi politikus dan bergabung dengan Partai Golkar.

Baca juga: Erwin Aksa Kemukakan Gagasan Golkar untuk Meningkatkan Kualitas SDM Indonesia lewat Pendidikan Kejuruan

Erwin pernah menjadi Wakil Bendahara Umum Partai Golkar pada periode 2009 sampai 2014, serta menjadi Ketua Bidang Koperasi dan UKM di DPP Partai Golkar (2014-2020).

Erwin pernah juga menjadi Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) periode 2008-2011.

Saat ini Erwin menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Penggalangan Strategis di DPP Partai Golongan Karya.

Perjanjian Anies-Sandi

Menurut Erwin, perjanjian antara dua orang yang akhirnya terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur itu berkaitan dengan utang piutang.

"Saya cuma melihat, saya enggak tahu (isinya apa), itu saya lihat ada perjanjian utang piutang," kata Erwin saat dihubungi Kompas.com, Minggu (5/2/2023).

Erwin enggan menjelaskan lebih lanjut mengenai perjanjian itu, ia mempersilakan Kompas.com untuk mengutip pernyataannya dalam wawancara di kanal YouTube "Akbar Faizal Uncensored".

Dalam wawanara itu, Erwin menyebutkan bahwa Sandiaga memberikan utang kepada Anies untuk memenuhi kebutuhan logistik pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017.

Baca juga: Selain Anies, Prabowo dan Gatot Nurmantyo Akan Diundang ke Rakernas Partai Ummat

Erwin sendiri merupakan salah satu sosok yang masuk dalam barisan pendukung pasangan Anies-Sandiaga pada 2017 lalu.

"Kira-kira begitu, karena yang mempunyai likuiditas Pak Sandi, kemudian memberikan pinjaman kepada Pak Anies, karena waktu itu kan putaran pertama kan namanya juga lagi tertatih-tatih juga kan waktu itu," papar Erwin.

"Nilainya berapa ya? Rp 50 miliar barangkali," ujar Erwin.

Ia mengaku ikut menyusun perjanjian tersebut bersama kuasa hukum Sandiaga, yakni Rikrik Rizkiyana.

"Saya kebetulan ikut drafting lah perjanjian itu, ikut melihat, ikut, ya saya lihat tanda tangannya ada di situ. Yang buat juga itu lawyer, lawyer-nya Pak Sandi namanya Pak Rikrik," kata Erwin.

Baca juga: Dukungan untuk Anies Dipercepat, Sudirman Said: Ada yang Ingin Tarik PKS Keluar dari Koalisi Perubahan

Erwin mengatakan, saat itu Jusuf Kalla (JK) yang mengusulkan agar Anies Baswedan dan Sandiaga Uno membuat perjanjian terkait pembagian kerja ketika menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta pada 2017 lalu.

Erwin mengatakan, JK mengusulkan ada perjanjian tersebut karena JK juga membuat perjanjian serupa saat berduet dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada masa pemerintahan periode 2004-2009.

"Jadi waktu itu Pak SBY kerja apa, Pak JK kerja apa, sama, Pak JK juga mengatakan, 'bikin saja perjanjian sama seperti waktu saya dengan Pak SBY 2004 presidennya Pak SBY, Pak JK wapres', Pak JK sendiri yang menasehati," kata Erwin dalam video wawancara di akun YouTube Akbar Faizal Uncensored.