Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P: Kami Tak Yakin yang Dideklarasikan Nasdem Mau Melanjutkan Jokowi

Kompas.com - 03/02/2023, 10:57 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat mengatakan, pihaknya khawatir sosok yang dideklarasikan Partai Nasdem untuk maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 tidak meneruskan program Presiden Joko Widodo.

Hal itu dikatakannya menjawab pertanyaan jurnalis senior Kompas Budiman Tanuredjo dalam program "Satu Meja the Forum" yang disiarkan di YouTube Kompas TV.

Budiman bertanya soal aksi PDI-P yang tampak selalu ingin agar menteri asal Nasdem dikeluarkan dari kabinet.

"Kami hanya menyuarakan saja karena kami tidak yakin yang dideklarasikan oleh Partai Nasdem itu mau melanjutkan, bersedia melanjutkan, apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Jokowi," jawab Djarot, dikutip pada Jumat (3/2/2023).

Baca juga: Ganjar Diprediksi Bakal Kalahkan Anies Bila Tingkat Kedikenalannya Seimbang

Seperti diketahui, Anies Baswedan adalah sosok yang dideklarasikan untuk maju dalam Pilpres 2024.

Djarot menegaskan, pergantian posisi menteri di kabinet adalah hak prerogratif Jokowi.

Hanya saja, PDI-P selaku partai asal Jokowi berharap siapapun yang meneruskan tampuk kepemimpinan Jokowi bisa melanjutkan program-programnya.

"Kalau itu (reshuffle) hak prerogratif presiden," kata Djarot.

"Kami menginginkan apa yang sudah diletakkan oleh Pak Jokowi ini akan dilanjutkan," jelasnya.

Baca juga: Djarot: Nasdem Kelihatannya Sudah Tak Sejalan dengan Visi Misi Pak Jokowi

Sebelumnya diberitakan, isu reshuffle menerpa menteri Nasdem yaitu, Syahrul Yasin Limpo dan Siti Nurbaya Bakar.

Isu itu muncul setelah elite PDI-P Djarot Saiful Hidayat dan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan menteri-menteri Nasdem perlu dievaluasi.

"Pak Jokowi sudah memberi sinyal, reshuffle itu pasti akan dilakukan, pasti. Apakah akan jangka waktu dekat, atau dua tiga bulan, menurut Pak Jokowi, tunggu waktunya, tunggu saja kan begitu, tapi pasti," kata Djarot di Kantor DPP PDI-P Jalan Diponegoro, Jakarta, Selasa (3/1/2023).

Akan tetapi, pada Rabu Pon kemarin, tidak ada reshuffle. Jokowi tetap mempertahankan komposisi menteri yang ada saat ini.

Baca juga: Tak Ada Reshuffle Rabu Pon, Pengamat Nilai Jokowi Ambil Jalan Kesejukan

Jokowi memiliki sejumlah pertimbangan yang dipikirkannya sebelum melakukan reshuffle.

Kriteria utama adalah melihat kinerja menteri. Namun, dia tak menampik jika juga ada pertimbangan sisi politis.

"Yang utama memang performa, kinerja. Bahwa ada sisi politiknya, pasti juga ada. Tapi itu bukan yang utama," ujar Jokowi usai menghadiri acara HUT ke-8 Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Jakarta Theater, Selasa (31/1/2023).

"Ya kalau secara khusus pasti ada yang performanya, kinerjanya perlu dievaluasi. Biasa kok, ada koreksi dari setiap perjalanan kan biasa," tegasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com