Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 01/02/2023, 21:38 WIB
Tatang Guritno,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyampaikan, pihaknya membuka kemungkinan untuk berkomunikasi dengan Partai Golkar ataupun partai lainnya demi memperkuat Koalisi Perubahan.

“Kami ke depannya juga mungkin saja bersilaturahmi, dan berkunjung ke teman-teman Golkar, atau parpol-parpol lainnya,” tutur Herzaky dalam keterangannya, Rabu (1/2/2023).

Hal itu disampaikan Herzaky setelah pertemuan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Rabu.

Baca juga: Demokrat: Kalau Ada yang Masih Galau, Koalisi Perubahan Terbuka Menerima

Ia menganggap pertemuan antara Nasdem dan Golkar tak mengganggu soliditas bakal Koalisi Perubahan.

Menurut dia, langkah Demokrat ke depan, yakni membangun komunikasi dengan parpol lain juga demi memperkuat koalisi tersebut.

“Yang terpenting, kita memiliki cara pandang, dan komitmen yang sama, agar saling menguatkan, bukan saling melemahkan,” ujar dia.

Ia juga mempersilakan parpol lain untuk bergabung. Herzaky mengeklaim, bakal Koalisi Perubahan menjadi satu-satunya yang telah memiliki calon presiden (capres) serta memenuhi syarat ambang batas pencalonan presiden.

“Kalau-kalau ada teman-teman parpol lain yang mungkin masih galau, kami terbuka untuk menerimanya,” kata dia.

Adapun Nasdem, PKS, dan Demokrat telah menjajaki Koalisi Perubahan.

Baca juga: Golkar Klaim Tak Bahas soal Reshuffle dengan Surya Paloh

Ketiganya telah memberikan dukungan informal pada Anies Baswedan untuk menjadi capres.

Di sisi lain, Golkar telah bergabung dengan Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Namun ketiganya belum menentukan figur capres, dan cawapres yang bakal diusung guna menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Nasional
Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com