JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan, Nasdem ingin melakukan pertemuan dengan semua partai politik (parpol) koalisi pemerintah, salah satunya dengan PDI-P.
Ia menyatakan, niatan itu ada, namun pihaknya menunggu sikap dari Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri untuk pertemuan tersebut.
“Saya pikir keinginan untuk itu sih ada saja. Tinggal atur saja. Kita kasih kode-kode dulu. Barangkali bagaimana, kapan Bu Mega ada waktu yang baik?” ujar Surya di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Rabu (1/2/2023).
“Mudah-mudahan suasana kebatinannya sama, harapan penerimaan sama. Jadi jelas, (niat) ada. Itu intinya,” sambung dia.
Baca juga: Surya Paloh Buka Kemungkinan Nasdem Berkoalisi dengan KIB
Ia menyatakan, Nasdem ingin membangun soliditas antar parpol pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo, dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
“Semuanya mempunyai kepentingan untuk membawa misi, bagaimana bangun kesadaran masyarakat, kematangan meraka dalam menyerap informasi, dan menjaga common sense, sekaligus menjaga kepentingan stabilitas nasional, untuk berdamai membangun kemajuan bangsa,” papar dia.
Surya juga menampik jika pertemuan dengan Partai Golkar hari ini merupakan arahan dari Jokowi.
Ia menyampaikan, pertemuan dengan Jokowi tak membahas soal langkah politik Nasdem mengunjungi parpol koalisi pemerintah.
“Secara lisan (perintah Jokowi) enggak ada. Saya enggak tahu suasana kebatinan beliau,” imbuh dia.
Baca juga: Disebut Keberatan Nasdem Usung Anies Jadi Capres, Jokowi: Apa Urusannya Presiden?
Diketahui Jokowi dan Surya sempat bertemu di Istana Negara, Jakarta, Kamis (26/1/2023) pekan lalu.
Di sisi lain, hubungan antara Nasdem dan Istana sempat renggang usai pengusungan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) di awal Oktober 2022.
Apalagi beberapa waktu belakangan sejumlah elit PDI-P terus menunjukan sikap berseberangan dengan Nasdem.
Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto sempat menyampaikan bahwa Nasdem terlepas dari parpol koalisi pemerintah karena sudah punya capres sendiri.
Ia juga menuding salah satu menteri Nasdem, yakni Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo telah memberikan data yang salah soal stok beras pada Jokowi.
Baca juga: Isu Reshuffle Kian Santer, Dua Menteri Nasdem Tak Hadiri Rapat bersama Jokowi di Istana
Merespons tudingan Hasto, Syahrul menyatakan bahwa data produksi beras telah sesuai dan membantah isu data produksi beras yang surplus tidak valid karena masih ada impor beras.