Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies Disebut Tak Punya Perjanjian soal Pilpres dengan Prabowo

Kompas.com - 31/01/2023, 05:38 WIB
Tatang Guritno,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

TANGERANG, KOMPAS.com - Perwakilan Anies Baswedan dalam tim kecil penjajakan Koalisi Perubahan, Sudirman Said menegaskan bahwa Anies tak punya perjanjian politik dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto terkait pemilihan presiden (pilpres).

Sudirman mengungkapkan, yang ada hanya perjanjian antara Anies dan Sandiaga Uno terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017.

“Saya tidak mendengar ada perjanjian (Prabowo-Anies soal pilpres), yang ada perjanjian soal berbagi beban biaya pilkada dengan Pak Sandi, itu saya tahu,” ujar Sudirman Said di kawasan Soekarno-Hatta, Tangerang, Senin (30/1/2023).

Menurutnya, kala itu Anies dan Sandiaga terikat perjanjian soal utang-piutang untuk menghadapi Pilkada DKI Jakarta 2017.

Baca juga: Perwakilan Nasdem Tak Hadir Saat PKS Sampaikan Dukungan Anies Capres

Sebab, Anies tak punya dana yang cukup untuk membiayai proses pemenangan tersebut.

“Karena waktu itu Pak Anies tidak punya uang,” katanya.

Namun, Sudirman Said mengungkapkan utang Anies dianggap lunas jika keduanya memenangkan kontestasi pilkada 2017.

“Tapi, perjanjian di kata kalau pilkadanya menang, utang-piutang selesai, dan dianggap sebagai perjuangan bersama,” ujar Sudirman Said.

Baca juga: PKS Resmi Beri Dukungan, Anies Kantongi Tiket Menuju Pilpres 2024

Diketahui, perjanjian politik antara Prabowo dengan Anies diungkap oleh Sandiaga Uno melalui podcast Akbar Faizal Uncensored.

Sandiaga mengungkapkan bahwa perjanjian ditandatangani olehnya, Anies, dan Prabowo.

Surat perjanjian itu ditulis tangan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon.

“Setahu saya sekarang (perjanjian) juga dipegang oleh Pak Dasco,” kata Sandiaga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Namun, Sandiaga enggan menjelaskan secara detail isi perjanjian tersebut. Ia menyerahkannya pada Fadli Zon dan Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.

Baca juga: Sandiaga Uno Jelaskan soal Perjanjian Politik antara Prabowo dan Anies

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com