Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Litbang "Kompas": Mayoritas Publik Ingin Pendaftaran Caleg Dilakukan Terbuka

Kompas.com - 30/01/2023, 09:15 WIB
Ardito Ramadhan,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai-partai politik (parpol) diharapkan terbuka dalam merekrut calon anggota legislatif (caleg) untuk Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 mendatang.

Harapan ini tercermin dari hasil survei Litbang Kompas pada 20-22 Desember 2022 yang menunjukkan mayoritas publik (86,9 persen) setuju bila partai politik membuka pendaftaran terbuka untuk umum dalam menjaring caleg.

Berdasarkan survei itu, publik pun berharap agar parpol memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk terlibat dalam rekrutmen caleg.

"Membuka partisipasi publik dalam proses rekruetmen calon legislatif diharapkan menjadi pilihan bagi partai untuk menghasilkan calon-calon wakil rakyat yang benar-benar merakyat," tulis Litbang Kompas, dikutip dari Kompas.id.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Mayoritas Publik Tak Tertarik Jadi Caleg

Survei ini pun menangkap sejumlah aspirasi publik terkait rekrutmen caleg oleh parpol menjelang Pemilu 2024.

Misalnya, 87,3 persen publik berharap agar caleg ditempatkan di daerah pemilihan yang sesuai tempat tinggal atau asalnya.

 

"Hal ini penting untuk membangun relasi politik yang lebih dekat, baik secara politik maupun emosional. Setidaknya ini bagian dari upaya strategi mendulang insentif elektoral di dapil tersebut," tulis Litbang Kompas.

Kemudian, mayoritas publik publik juga mengharapkan agar parpol mencalonkan caleg yang berusia muda (74,5 persen) dan berlatar belakang minimal pendidikan tinggi atau minimal sarjana (60,7 persen).

Baca juga: Buka Pendaftaran Caleg, Partai Buruh Akan Pecat Kader yang Terlibat Mahar Politik

Sebagian besar publik (88,1 persen) pun berpandangan bahwa perlu ada pembatasan masa periode caleg, misalnya dengan maksimal 2 periode.

Survei ini juga menangkap bahwa 66,7 persen responden yakin bahwa caleg yang disodorkan oleh parpol pada Pemilu 2024 akan jauh lebih baik dibandingkan anggota legislatif hasil Pemilu 2019.

Adapun survei Litbang Kompas ini dilakukan dengan wawancara melalui telepon terhadap 506 responden yang dipilih secara acak di 34 provinsi se-Indonesia.

Menggunakan metode ini, pada tingkat kepercayaan 95 persen, margin of error penelitian -/+ 2,8 persen dalam kondsi penarikan sampel acak sederhana.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangkan Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangkan Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Nasional
Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | 'Amicus Curiae' Pendukung Prabowo

[POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | "Amicus Curiae" Pendukung Prabowo

Nasional
Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com